Pengelolaan TKD Kota Sibolga Masuk Zona Hijau, Satgas PRR Apresiasi Kinerja Pemko

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA — Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mencatat progres positif dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana. Capaian tersebut ditandai dengan masuknya pengelolaan TKD Kota Sibolga dalam kualifikasi Zona Hijau, yang mendapat apresiasi dari Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR).

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, S.H., dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pascabencana yang berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Minggu (11/10/2026) pagi. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama jajaran Pemko Sibolga dan tim Monev Satgas PRR.

Dalam pemaparannya, Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyampaikan rasa syukur sekaligus menyambut kehadiran tim Satgas PRR dan rombongan di Kota Sibolga. Wali Kota menegaskan bahwa Pemko Sibolga terus mengoptimalkan upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025.

Wali Kota menjelaskan, pengembalian dana TKD dari Pemerintah Pusat senilai Rp90.523.677.000 dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan fisik, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Sejumlah capaian yang dipaparkan meliputi pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Dari target 200 unit, sebanyak 116 unit telah selesai dibangun, sedangkan 84 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemko Sibolga juga telah memfasilitasi penyerahan sertifikat tanah elektronik secara gratis kepada warga terdampak, khususnya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah berat.

Pada aspek kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, upaya yang dilakukan mencakup pengadaan mesin pompa air (alkon), perbaikan armada ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran Satpol PP, penyediaan mobil tangki air bersih, pembenahan drainase dan gorong-gorong, serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi penumpukan sedimen dan aliran air dari wilayah hulu.

Perbaikan infrastruktur publik juga terus dilaksanakan, antara lain melalui rehabilitasi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD FL. Tobing Kota Sibolga, pembenahan gedung Perpustakaan Daerah, perbaikan fasilitas sekolah, jalan dan parit laut, serta pembenahan kantor kecamatan dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Sementara itu, pemulihan ekonomi masyarakat didukung melalui pelaksanaan Car Free Day (CFD) setiap minggu sebagai wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk. Pemko Sibolga juga melaksanakan pelatihan kewirausahaan, meliputi pembuatan tahu dan tempe, menjahit, salon, serta barista kopi, disertai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menjadi bagian dari upaya pemulihan tersebut. Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp9.287.290.500 dialokasikan untuk perbaikan jalan dan drainase, disertai percepatan rekonstruksi Jalan Sudirman oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain memaparkan berbagai capaian, Wali Kota juga menyampaikan tantangan keterbatasan anggaran daerah. Dengan alokasi TKD TA.2027 reguler dari Pemerintah Pusat senilai Rp402.475.968.000 yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, Pemko Sibolga berharap Pemerintah Pusat dapat kembali memprioritaskan pengembalian atau alokasi khusus TKD untuk penanganan bencana pada Tahun Anggaran 2027.

“Kota Sibolga merupakan daerah hilir yang menampung aliran air dan sedimen saat intensitas hujan tinggi. Kami sangat berharap daerah yang memiliki tingkat serapan anggaran bencana tinggi seperti Sibolga dapat kembali diprioritaskan. Anggaran ini sangat kami butuhkan untuk menuntaskan fasilitas umum di lokasi Huntap, seperti jalan, drainase, dan penerangan, fasilitas kebersihan dan penanaman pohon serta penanganan kawasan rawan seperti Kelurahan Aek Habil,” ujar Wali Kota.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, S.H., mengarahkan Pemko Sibolga agar segera menyelaraskan usulan kebutuhan pembangunan dengan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk periode 2026–2028.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan selama tiga tahun. Oleh karena itu, Satgas PRR mendorong agar data serapan anggaran dan rincian kebutuhan fisik untuk Tahun Anggaran 2027 disusun secara cermat sebagai bahan pengajuan tambahan alokasi dana TKD kepada Pemerintah Pusat.

Selain itu, aspek efisiensi birokrasi dan akuntabilitas administrasi keuangan daerah turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Perwakilan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arief Wijayanto, yang turut hadir menyatakan kesiapan untuk memberikan bimbingan teknis guna mendukung percepatan pembangunan yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian Zona Hijau dalam pengelolaan TKD menjadi salah satu indikator positif dalam evaluasi pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Kota Sibolga. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, progres administrasi dan pelaporan turut ditinjau agar selaras dengan pelaksanaan program di lapangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Pemko Sibolga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Satgas PRR dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga kebutuhan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak dapat dituntaskan.

Kegiatan Monev Pascabencana ini turut dihadiri Dandim 0211/TT, Letkol Arh. Wahyu Hidayat, S.H., M.Tr.(SOU), Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., serta tim Monev Satgas PRR, yakni Gatot Satria Wijaya dari BNPB, AKBP Ambat dari Polri, Letda Kav. Ahmad Khozin, dan Sertu Triwahyu Hadiyanto dari TNI. Turut hadir jajaran pimpinan OPD teknis terkait serta Camat Sibolga Selatan.