Dukung Program MBG Nasional, Pemko Sibolga Ikuti Sosialisasi Pengawasan dan Penilaian Kelayakan SPPG
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA — Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah secara virtual melalui zoom meeting dari Ruangan Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Kamis (29/10/2026) siang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan serta memastikan kelayakan operasional dapur SPPG dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, kegiatan tersebut diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., bersama Inspektur Kota Sibolga, Ade Mahligai Putra Lubis, S.T., M.M., Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Sibolga, Riwansyah, S.ST., M.M., Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius Partogi Haloho, S.Pi., M.M., serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Astri Wahyuni Pasaribu, selaku Staf Kesehatan Lingkungan.
Sosialisasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dibuka oleh Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Paudah, M.Si. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/9327/Bangda, yang mengatur percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di daerah serta pengawasan terhadap kesiapan dan kelayakan operasional dapur SPPG.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya percepatan pembentukan dan pengaktifan Satgas MBG oleh pemerintah daerah. Satgas tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program prioritas nasional agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, dr. Prima Yosephine, memaparkan mekanisme inspeksi dan penilaian kelayakan operasional dapur SPPG berdasarkan 14 indikator. Penilaian mencakup legalitas dokumen, sanitasi air dan lingkungan, kelengkapan peralatan memasak, hingga alur produksi makanan.
Pelaksanaan inspeksi didukung aplikasi khusus yang dapat digunakan Satgas pemerintah daerah untuk mengakses dan mengisi data hasil pemeriksaan. Selain itu, sosialisasi membahas tata kelola dan proses bisnis Program MBG, mekanisme penilaian kelayakan operasional SPPG oleh Satgas MBG di daerah, serta rekapitulasi pemerintah daerah yang telah membentuk satgas percepatan penyelenggaraan program tersebut.
Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemko Sibolga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan penilaian kelayakan SPPG sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Pemko Sibolga terus mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dengan memperhatikan aspek tata kelola, kelayakan operasional, dan pengawasan agar penyelenggaraannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
