Wali Kota Sibolga Resmi Meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Dinas Kominfo Kota Sibolga I SIBOLGA – Wali Kota Sibolga, H.Jamaluddin Pohan, secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Sosialisasi KKPD di Aula Graha Aulia Bank Indonesia (BI) Sibolga, Senin (11/12/23) siang.
Dalam instruksinya, Wali Kota menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menciptakan transparansi, dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan arahan kepada TP2DD dan OPD terkait, termasuk pengelola pajak dan retribusi daerah.
Sekda Kota Sibolga, M. Yusuf Batubara, dalam laporannya, menjelaskan bahwa Kota Sibolga telah mencapai status digital sebesar 92.5%, menunjukkan progres signifikan dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Evaluasi kinerja TP2DD semester pertama tahun 2023 mencatat implementasi e-TPD untuk 6 jenis pajak dan 5 jenis retribusi daerah.
Lebih lanjut, Batubara menyampaikan bahwa untuk mencapai status Smart City, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga akan dijadikan komunitas digital. Acara ini juga menandai peluncuran KKPD, sebagai langkah awal menuju efisiensi dan peningkatan realisasi pendapatan daerah.
Pemerintah Kota Sibolga dan Bank Indonesia, melalui Kepala KPw BI Sibolga Yuliansah Andrias, menegaskan komitmennya dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Kota Sibolga. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah dan Bank Indonesia saling memberikan cenderamata.
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi KKPD oleh Bank Sumut Sibolga, dihadiri oleh para staf ahli, asisten administrasi pembangunan dan umum, pimpinan OPD, dan pimpinan Bank Sumut Cabang Sibolga.
Pemerintah Kota Sibolga optimis bahwa peluncuran KKPD ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong stimulasi perekonomian masyarakat melalui belanja pemerintah daerah.
