Wali Kota Sibolga Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Utara

Dinas Kominfo Kota Sibolga | MEDAN — Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin (12/01/2026).

Wali Kota Sibolga turut didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, Rahmad Saleh Jambak, S.STP., M.Si., serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Sibolga, Fadlan Satia Siregar, S.STP. Rakor ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Utara, para bupati, dan wali kota se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor telah berdampak pada berbagai sektor, antara lain infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, rumah ibadah, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya.

Untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor. Alokasi terbesar berada pada sektor infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga dengan total sekitar Rp275 miliar.

Selain itu, dialokasikan anggaran pada bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga merencanakan pergeseran anggaran guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan data, kebijakan, dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya kesiapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), serta validasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatera, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah terdampak bencana mulai kembali normal. Dokumen R3P menjadi pedoman strategis dan kunci utama dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.

Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan koordinasi yang solid antara BPBD, perangkat daerah terkait, TNI/Polri, serta pemerintah desa dalam setiap tahapan penanggulangan bencana menuju pemulihan. Hal tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur. Secara umum, hasil pemetaan di Sumatera Utara menunjukkan indikator pemulihan yang semakin membaik.

Rakor ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk menampung masukan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.