Berita

Wakili Wali Kota Sibolga, Kadis Sosial Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Mewakili Wali Kota Sibolga, H. Jamaluddin Pohan, Kadis Sosial Kota Sibolga, Haslan Efendi, S.Sos., M.M., bersama Kabag Kesra Pemko Sibolga, Ahmad Irvan Lubis, S.E., M.M., ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2022, bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui daring di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (31/10/22) pagi.

Monitoring dan evaluasi ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.,yang diikuti Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang direncanakan pelaksanaanya setiap minggunya guna memastikan aksi dan respon dari tiap daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) M. Tito karnavian yang membuka rapat ini kembali mengingatkan mengenai inflasi yang menjadi isu global dan perhatian seluruh dunia saat ini. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, dan juga dampak perang Rusia dan Ukraina menurutnya sangat mampu mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan dunia.

Tito mengungkapkan, saat ini kondisi inflasi di Indonesia masih cukup landai di angka 5,95 persen. Jika dibandingkan dengan Turki dan Argentina yang angka inflasinya mencapai angka 80 persen, angka inflasi Indonesia masih jauh lebih baik dan terkendali. Akan tetapi Tito mengingatkan para kepala daerah untuk tidak lengah dan kondisi ini. Sebab menurutnya, penyebab inflasi yang terjadi saat ini bukan pada kondisi ekonomi lokal, tetapi lebih pada kondisi global yang sampai saat ini masih terus mempengaruhi sektor ekonomi dan keuangan.


Angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, baik provinsi, kabupaten/kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) M. Tito karnavian mengatakan “Semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa bergerak untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing maka secara nasional nanti jauh lebih mudah untuk dikendalikan,” ucap nya.

Dengan mengarahkan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bergerak dalam menekan angka inflasi degan langkah pendampingan kepada daerah untuk tidak ragu-ragu  menggunakan instrumen keuangan yang ada, terutama APBD, disamping mengaktifkan satgas pangan maupun tim pengendali inflasi daerah masing-masing.

Related Articles

Back to top button