Wakil Wali Kota Sibolga Ikuti Rakor Pascabencana, Mendagri Paparkan Kebijakan TKD
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan daerah pascabencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting, dari Ruangan Sibolga Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu (21/01/2026) pagi.
Wakil Wali Kota Sibolga mengikuti rakor tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, MM, Plt. Kepala Bappeda Kota Sibolga, Justin M. Marbun, S.Kom., MM, Plt. Kepala BPKPAD Kota Sibolga, Rahmad Saleh, S.STP., M.Si., serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera melalui sinergi kebijakan, perencanaan, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyetujui kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk tidak dilakukan pemotongan, serta dikembalikan setara dengan TKD Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi, dengan total anggaran mencapai Rp10,6 triliun.
Kebijakan tersebut, menurut Mendagri, merupakan hasil rapat bersama Presiden Republik Indonesia dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (17/01/2026), sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana.
Lebih lanjut dijelaskan, apabila pengembalian TKD hanya diberikan kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana, maka kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp8,1 triliun. Namun apabila seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD secara penuh, total anggaran kebutuhan mencapai Rp10,6 triliun.
Mengakhiri pemaparannya, Mendagri menyampaikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas perhatian serta dukungan nyata pemerintah pusat terhadap daerah-daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Deputi IV BNPB, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, yang membahas langkah-langkah strategi dan teknis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemko Sibolga berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program pemulihan pascabencana dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
