Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA — Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Josua Hutapea, S.Sos., serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruangan Sibolga Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (12/01/2026).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyampaikan agar daerah-daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah pengendalian yang lebih intensif.
Adapun provinsi dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tingginya inflasi disebabkan oleh kondisi daerah yang terdampak bencana alam. Sementara itu, Provinsi Riau dan Jambi yang tidak terdampak bencana memerlukan perhatian khusus dalam pengendalian inflasi.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pemetaan rumah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 16 titik potensi lahan relokasi seluas 59,02 hektare yang tersebar di 5 kabupaten/kota, dengan rincian rumah rusak ringan 13.948 unit, rusak sedang 3.602 unit, rusak berat 3.991 unit, dan hanyut 934 unit, dengan total rumah terdampak sebanyak 28.043 unit.
Turut hadir mengikuti kegiatan ini, Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius Haloho, S.Pi., M.M., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID Kota Sibolga.
