SIBOLGA – Seratusan massa SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Sibolga-Tapanuli Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Sibolga, Selasa (12/11) lusa. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 50%, dari Rp. 1.375.000,- menjadi Rp.2.040.000,- mulai tahun depan. Mereka menganggap upah Rp. 1.375.000,- per bulan sudah tak lagi memadai untuk kebutuhan hidup sekarang ini. Mereka juga mengeluhkan kurangnya perhatian dari pihak pengusaha atas kesejahteraan mereka.
Sebelum di Kantor Walikota, massa demontran ini terlebih dahulu berorasi di depan Gedung DPRD. Di tempat itu mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Imran Simorangkir, Ketua Komisi III Jamil Zeb Tumori dan anggota Lijon Nainggolan. Jamil bahkan menyempatkan diri berorasi di tengah massa, memberi dukungan atas tuntutan mereka
Selain menuntut kenaikan upah, massa buruh ini juga mendorong dewan pengupahan Sibolga segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Sibolga (UMKS) untuk 2014, meminta Walikota Sibolga menerbitkan Peraturan Walikota, atau Perwal, yang mewajibkan pengusaha mendaftarkan setiap buruh ke Jamsostek, membentuk Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menghapus sistem Outsourcing yang bagi mereka sama dengan perbudakan.
Mereka menuntut diijinkan berdialog langsung dengan Walikota untuk menyampaikan aspirasi mereka. Akhirnya setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian yang mengawal, lima orang perwakilan demonstran ini diijinkan masuk untuk berdialog. Mereka diterima oleh Asisten I Basar Sibarani didampingi Kadis Sosnakertrans Sanggaraja Sitompul, disaksikan oleh Jamil Zeb Tumori. Setelah menampung aspirasi mereka, Basar Sibarani berjanji akan meneruskan aspirasi itu kepada Walikota sekembalinya dari tugas luar kota. “Semua masukan ini akan kita sampaikan kepada Walikota Sibolga,” kata Basar. Terkait Jamsostek, Sanggaraja Sitompul menerangkan bahwa rancangan perwalnya sudah diajukan ke Walikota dan saat ini sedang memasuki proses eksaminasi. (alka)
