Sekda Kota Sibolga Ikuti Rakor Percepatan Penanganan Pascabencana, Kemendagri Tekankan Validasi Data Penerima Bantuan
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Josua Hutapea, S.Sos., mengikuti zoom meeting Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Sibolga Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Selasa (20/01/2026) siang.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong percepatan penyaluran bantuan keuangan bagi para pengungsi, khususnya bagi korban dengan kategori rumah rusak ringan dan rusak berat. Bantuan tersebut meliputi dana rehabilitasi rumah, bantuan perabotan, serta jaminan hidup (jadup).
Namun demikian, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya validasi ulang data penerima bantuan, mengingat masih ditemukan data ganda serta penerima yang tidak terdaftar sebagai warga setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Data yang telah divalidasi nantinya harus ditandatangani kembali oleh bupati/wali kota serta Kapolres. Kita harus bergerak cepat, tetapi tetap berhati-hati karena ini menyangkut uang negara dan harus sesuai aturan. Diharapkan dalam empat hari ke depan validasi dapat diselesaikan dan penyaluran bantuan ditargetkan pada 27 Januari 2026,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan, koordinasi lintas instansi seperti BNPB dan Kementerian Sosial juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penyaluran bantuan. Diharapkan penerima bantuan benar-benar kembali ke rumah masing-masing dan tidak lagi tinggal di pengungsian setelah bantuan diterima, sehingga proses pemulihan sosial dan ekonomi daerah dapat segera berjalan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., melaporkan hasil validasi cepat data penerima bantuan yang diterima BPS per 19 Januari 2026. Data tersebut diterima dalam tiga tahap, yaitu :
– 67.694 record data penerima bantuan (29 kabupaten/kota);
– 108.303 record penerima bantuan hunian (37 kabupaten/kota);
– 3.431 record bantuan stimulan Aceh Singkil.
Total keseluruhan data mencapai 179.428 record.
Dari hasil pencermatan, masih ditemukan NIK ganda, bahkan ada yang tercatat hingga 11 kali berulang. Oleh karena itu, BPS telah melakukan proses pembersihan dan penggabungan data agar tidak terjadi tumpang tindih antar tahap penyaluran bantuan.
Sementara itu, penanggung jawab fasilitasi penerima bantuan bencana ditetapkan berdasarkan wilayah, yaitu :
– Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga untuk Provinsi Sumatera Barat;
– Direktorat Produk Hukum Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara;
– Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara;
– Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah untuk Provinsi Aceh;
– Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk Provinsi Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Dukcapil Kota Sibolga, Mestika Helm Juliana Hutagalung, S.E., M.M., Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga, Haslan Efendy, S.Sos., M.M., serta perwakilan BPBD Kota Sibolga, Doa Restu Hutasoit, S.E., M.I.Kom., selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
