Sekda Kota Sibolga Hadiri Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di IPDN Jatinangor
Dinas Kominfo Kota Sibolga | JATINANGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., didampingi Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sibolga, Justin M. Marbun, S.Kom., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri dari 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota, dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program pembangunan nasional berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat realisasi APBD, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dalam menjaga pertumbuhan dan menekan inflasi di tengah dinamika ekonomi global.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi seluruh Sekda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dalam memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, serta memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Sesuai jadwal, pembukaan Rakor pada Senin (27/10/2025) diawali dengan Apel Pagi bersama Praja IPDN yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, dilanjutkan dengan paparan Mendagri dan sesi materi dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan RB mengenai kebijakan keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, serta pengendalian PPPK.
Selama kegiatan, peserta juga mengikuti berbagai sesi pembekalan, diskusi tematik, dan koordinasi lintas sektor juga diikuti para peserta bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang membahas kebijakan pelayanan publik, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan UMKM.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi sinkronisasi program kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah tahun anggaran 2026. Para peserta juga mendapatkan materi strategis dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, mencakup tata kelola pemerintahan, kebijakan keuangan negara, program Sekolah Rakyat, penyediaan tiga juta rumah, serta kebijakan pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup, hingga pengembangn UMKM.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Sekretaris Daerah dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.
