Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA — Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara virtual. Mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, kegiatan tersebut diikuti Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., bersama perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Jumat (02/10/2026) pagi.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., yang membahas langkah konkret tindak lanjut penanganan dan pengelolaan DAS, khususnya dalam upaya pengendalian banjir, pencegahan tanah longsor, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penataan ruang di kawasan hulu dan hilir sungai.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyampaikan informasi cuaca dan peringatan dini bencana, terutama untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat curah hujan tinggi pada Oktober hingga Desember.
Hal tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat proses pemulihan dan pembangunan di sejumlah daerah terdampak bencana masih berlangsung, termasuk pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya.
Koordinasi dan penyampaian informasi terkait perubahan cuaca serta dinamika kondisi atmosfer perlu terus diperkuat agar dapat menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah antisipasi secara tepat dan terukur.
Terkait penanganan aliran sungai, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah sungai yang memerlukan pembangunan sabo dam sebagai salah satu upaya pengendalian aliran material dan mitigasi risiko banjir bandang.
Sekjen Kemendagri turut mengingatkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai selama Oktober, November, dan Desember. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk mencermati berbagai masukan serta memperkuat langkah mitigasi bencana guna meminimalkan risiko dan mencegah terulangnya bencana serupa.
Melalui rapat tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan langkah penanganan DAS secara terpadu.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan DAS disepakati untuk dilaksanakan secara rutin setiap Jumat guna memantau perkembangan serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan langkah-langkah penanganan di daerah.
