Pemko Sibolga Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026 dan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruangan Sibolga Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Selasa (27/01/2026).
Rakor ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos., yang mewakili Wali Kota Sibolga. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen (year on year) dan 0,64 persen (month to month). Angka tersebut masih berada dalam target nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
“Jika inflasi berada di atas 3,5 persen, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak,” ucap Mendagri.
Mendagri juga menjelaskan bahwa, salah satu pendorong inflasi tertinggi berasal dari komoditas emas perhiasan, yang peningkatan harganya telah berlangsung sejak terjadinya konflik Rusia–Ukraina, akibat pembelian emas secara besar-besaran.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan harga pada minggu keempat Januari 2026. Ia menyampaikan bahwa, daerah-daerah yang sebelumnya terdampak bencana, seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan tren penurunan harga di akhir Januari 2026.
“Penurunan harga ini menandakan pemulihan dari inflasi tinggi yang terjadi pada Desember 2025 akibat bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan harga di Sumatera Barat didorong oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.
Untuk wilayah Sumatera Utara, hampir seluruh daerah mengalami kenaikan harga pada Desember 2025. Namun, pada Januari 2026, hanya Kabupaten Nias Selatan yang masih mengalami kenaikan harga, sementara daerah lainnya telah mengalami penurunan atau kembali normal.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan usulan anggaran dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan 2027, dengan alokasi yang lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menggencarkan sosialisasi serta mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar kebijakan tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pengusaha, pengembang, kontraktor, maupun masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga, Julius Partogi Haloho, S.Pi., M.M., Kabid Penganggaran, Muammar, S.AP., Kabid Perdagangan, Irwan A. Sitanggang, S.E., Kabid Ketahanan Pangan, Effi M. Situmorang, serta perwakilan Inspektorat Kota Sibolga, Yusman Banjarnahor dan Nur Amina Panggabean.
