BeritaLaporan Liputan

Pemko Sibolga Ikuti Rakor Pemulihan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Huntap Pascabencana

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Pemulihan Fasilitas Kelautan dan Perikanan di Wilayah Terdampak Bencana secara virtual melalui zoom meeting, dari Ruangan Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu (21/10/2026) pagi.

Pemko Sibolga diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., didampingi Plt. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, Julius P. Haloho, S.Pi., M.M.

Rakor yang berlangsung di Posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Paul, jajaran Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta para kepala daerah se-Sumatra.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan perkembangan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan pascabencana di wilayah Sumatra untuk Tahun Anggaran 2026.

Program pemulihan yang dibahas mencakup perbaikan sarana dan prasarana perikanan, seperti tambak, kolam budi daya, dan kapal penangkap ikan. Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan dukungan berupa alat penangkap ikan, perlengkapan pengolahan hasil perikanan, kotak pendingin (coolbox), sarana perebusan garam, serta keramba. Penyediaan alat berat berupa ekskavator juga menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan pemulihan kawasan pesisir dan perikanan yang terdampak bencana.

Selain membahas pemulihan sektor kelautan dan perikanan, rakor tersebut mengevaluasi perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra. Pembangunan huntap menjadi salah satu fokus penanganan pascabencana guna mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak.

Keikutsertaan dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemko Sibolga untuk menyelaraskan langkah pemulihan bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Sibolga.

Related Articles

Back to top button