SIBOLGA – Anggota DPRDSU dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX mendorong Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) Cq Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) proporsional dalam membagi dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut dimaksudkan demi azas keadilan, sehingga roda pembangunan di Sumut, khususnya daerah – daerah di pantai Barat Sumut berjalan baik.
“Tidak adil juga misalnya satu Kabupaten yang kaya mendapatkan dana BKP Rp.200 Miliar, disisi lain Kabupaten miskin hanya mendapatkan Rp.2 Miliar. Sama halnya juga seperti Tapanuli Tengah (Tapteng) mendapatkan Rp.197 Miliar, tapi Kota Sibolga hanya Rp.2 Miliar. Jadi memang, walaupun tidak ada aturan secara jelas, tolong diatur proporsional pembagian BKP ini. Karena seluruh wilayah Sumut, harus menikmati pembangunan dan tidak hanya sebahagian saja,” kata Sarma Hutajulu, selaku anggota DPRDSU pada pertemuan bersama anggota DPRDSU dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX dengan pihak Pempropsu, Pemko Sibolga, Pemkab Tapteng, pada Rabu (24/6) kemarin, di aula kantor Wali Kota Sibolga.
Pertemuan bersama tersebut sebagai rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRDSU ke daerah pemilihan mereka Sumut IX. Adapun anggota DPRDSU dari dapil Sumut IX yang turun menggelar kunker tersebut yakni Fernando Simanjuntak (Golkar) selaku ketua Tim, wakil ketua Tim Jubel Tambunan (NasDem), Sarma Hutajulu (PDI Perjuangan), Delmeria Sikumbang (NasDem), Donald Lumbanbatu dan Juliski Simorangkir (PKPI). Kedatangan rombongan anggota DPRDSU dari dapil IX Sumut ini didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Propsu Dinsyah Sitompul. Kedatangan para anggota DPRDSU dari dapil Sumut IX itu ke Kota Sibolga dan Tapteng diterima langsung Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Bupati Tapteng Sukran J Tanjung beserta segenap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) kedua daerah.
Selain mendorong proporsinal pembagian dana BKP, selaku Ketua Tim, Fernando mengatakan, kunker ke wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli tengah ini juga sehubungan laporan pertanggung jawaban Gubernur Sumatera yang telah diparipurnakan pada tanggal 16 Juni yang lalu, itu diskors untuk melihat realisasi dan kenyataan dilapangan tentang anggaran keuangan Provsu yang dikucurkan ke setiap daerah kab/kota. “Jadi jadwal paripurna dewan untuk LKPJ itu diskors, sampai nanti selesai para anggota dewan turun ke dapil masing masing untuk melihat sejauh mana realisasi anggaran keuangan Provsu ke setiap daerah daerah”, ucapnya.
Pada dasarnya, tim kunker ini tidak mengetahui besaran kucuran dana bantuan keuangan Provsu yang telah dikucurkan dan sudah realisasi ke daerah daerah kabupaten/kota. “Karena memang posisi kami sekarang mengontrol kerja daripada teman teman kami anggota dewan masa periode sebelumnya”, ungkap Fernando.
Sarma Hutajulu, wakil rakyat dari partai PDI perjuangan turut menambahkan, akan mendorong Pempropsu Cq Gubsu untuk mengkoordinir semua proses pembangunan di Sumut. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota tidak berjalan sendiri – sendiri.
“Selama ini, kita melihat sinergitas tidak ada, dan tidak pernah duduk bersama untuk membahas apa yang perlu untuk pembangunan Sumut. Mulai dari sekarang, kita harus bisa duduk bersama, bersuara bersama, bersama menonjolkan dan mengembangkan ego sektoral dan ego daerah kepada pemerintah pusat, agar proses pembangunan di Sumut, terutama pantai Barat Sumut berjalan baik,” tukas Sarma.
Hal senada juga disampaikan Delmeria Sikumbang, yang juga anggota DPRDSU dari dapil IX Sumut. Dalam rangka pembangunan Sumut, khususnya daerah – daerah, Delmeria mendorong pihak Pempropsu maupun pemerintah pusat agar berkenan memberikan atau menyerahkan aset masing – masing yang ada di daerah – daerah, seperti aset Pempropsu dan pusat yang ada di Kota Sibolga.
“Kita ketahui banyak aset Pempropsu dan pusat di daerah – daerah. Di era otonomi sekarang ini, alangkah baiknya aset – aset tersebut diberikan kepada daerah, seperti Kota Sibolga yang sangat membutuhkan gedung pendidikan bagi Akademi Komunitas Negeri (AKN) Sibolga yang sudah berdiri di tahun kedua ini,” tuturnya.
Selanjutnya, Delmeria mendorong Pempropsu agar bisa memfasilitasi pencabutan dan penggantian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2 Tahun 2015, supaya kehidupan nelayan di Sumut tidak semakin miskin, khususnya nelayan yang berada di pantai Barat Sumut seperti Sibolga dan Tapteng yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Juga mendorong peningkatan penyuluh pertanian, penangkaran benih/bibit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani khususnya di Tapanuli Tengah.
Kepala PSDA Propsu Dinsyah Sitompul dalam pernyataannya selaku yang mewakili pihak Pempropsu, mengatakan akan menyampaikan seluruh masukan – masukan yang diperoleh pada pertemuan tersebut. Sementara soal pembangunan ucap Dinsyah, pada prinsipnya, pihak Pempropsu menampung setiap usulan – usulan
berdasarkan hasil Musrembang Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang (UU) kapasitas daerah sekarang ini.
“Setiap usulan harus dilakukan atau diharapkan dari bawah seperti kewenangan kami terhadap Kabupaten/Kota di Sumut. Hasil Musrembang Kabupaten/Kota inilah digiring ke Musrembang Propinsi dan selanjutnya hasil Musrembang Propinsi akan dibawa ke Musrembang pusat. Oleh karena itu, maka diperlukan kerjasama dan proaktif para Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengusulkan permohonan bantuan bantuan kepada pemerintah propinsi”, tuturnya. (Hen)
