SIBOLGA – Setelah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) Susi Pudjiastuti di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi nelayan Pukat Ikan yang melakukan aksi orasi beberapa waktu yang lalu, Wali Kota Sibolga Drs. Syarfi Hutauruk menggelar konferensi pers di Aula Nusantara kantor Wali Kota, Kamis (17/03).
Konferensi pers tersebut untuk memberitahukan kepada publik hasil pertemuan Wali Kota Sibolga bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga Hendra Darmalius dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti untuk membawa aspirasi nelayan Pukat Ikan yang sebelumnya melakukan unjuk rasa yang meminta Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan (KP) tentang larangan Pukat Ikan atau Pukat Trawls.
Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk menyampaikan pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti dalam pertemuan tersebut. “Ibu Menteri dengan tegas menjawab, untuk pencabutan Kepmen KP Nomor 2/Permen-KP/2015. Siapapun akan saya lawan, kemudian untuk memperpanjang berlakunya satu tahun kedepan baru diberlakukan, siapapun juga saya akan lawan, kan sudah saya kasih warning 1 tahun yang lalu, kenapa tidak siap-siap” kata Syarfi menirukan pernyataan Susi Pudjiastuti.
Syarfi kemudian memberitahukan bahwasanya dirinya ditanya Menteri Susi, mengapa dari seluruh perairan indonesia ini hanya nelayan di Kota Sibolga yang membandel soal pemberlakuan Permen KP ?, Syarfi menjawab tidak tahu, ungkapnya.
Syarfi juga memberitahukan bahwa dirinya ditanya kembali oleh Menteri Susi bagaimana sikap Pemerintah Kota Sibolga mengenai larangan Pukat Ikan ini ?. “Sebagai Pemerintah yang di bawah, kami akan mengamankan kebijakan Ibu Menteri dan kami tidak dalam posisi yang bisa berhadap-hadapan membantah keputusan ini, saya jawab begitu” kata Syarfi.
Saat pertemuan dengan Menteri Susi Pudjiastuti, Syarfi Hutauruk juga menyampaikan dampak negatif pelarangan pukat ini. Yang diantaranya, 5000 tenaga kerja yang ada di Kota Sibolga akan menganggur mulai dari nela
yan yang melaut, yang di darat seperti perebus ikan, pembelah ikan, penjemur ikan, becak ikan, dan masih ada lagi yang akan menjadi pengangguran sehingga penyebab perekonomian Kota Sibolga akan Stagnan.
Dengan dampak negatif yang ada akibat pelarangan Pukat ini, Syarfi Hutauruk memberitahukan bahwa dirinya telah meminta kepada Ibu Menteri untuk memberikan bantuan kepada nelayan. “Ibu Menteri juga tegas menjawab, Pak Wali, saya sudah mengantasipasi itu dan akan memberikan beberapa alat tangkap, contohnya kapal 5 atau 10 GT di alokasikan ke Sibolga, tetapi catat, saya tidak membantu pengusaha pukat ikan, saya hanya membantu awak kapal yang bekerja di Pukat Ikan supaya menjadi nelayan tradisional”, ungkap Syarfi.
Akhir dari pertemuan dengan Menteri Susi, Syarfi juga menyampaikan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti sudah memerintahkan Satgas penangkapan ikan ilegal yang akan beroperasi di daerah pantai barat, mulai dari Bengkulu, Sumatera Barat, Sibolga sampai Aceh. Ini merupakan peringatan dari Menteri Susi kepada pukat ikan yang membandel akan dilakukan penindakan tegas.
“Itu yang dapat kami sampaikan, aspirasi sudah kami sampaikan kepada Ibu Menteri, beliau sudah saya undang untuk datang ke Sibolga berdialog dengan nelayan, sekaligus memberikan bantuan, beliau akan cek jadwal tetapi meminta saya melakukan pertemuan dulu dengan nelayan, kalau sudah selesai berliau akan berkenan hadir disini”,pungkas Syarfi menutup konferensi pers tersebut. (rian)
