KOTA SIBOLGA RAIH PENGHARGAAN WTP KE DUA KALINYA

SIBOLGA – Pemerintah Kota Sibolga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke dua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indoonesia (RI) Tahun Anggaran (TA) 2014. Hasil audit laporan keuangan kota itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sumatera Utara (Sumut), Erwin, pada Rabu (1/7) kemarin, di gedung BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Medan.

Wali Kota Sibolga Drs. Syarfi Hutauruk, yang menerima secara langsung penghargaan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI, terutama kepada aparatur Pemerintah Kota Sibolga khususnya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) serta Inspektorat Kota Sibolga yang telah bekerja keras untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik, melalui hasil penilaian dan pemeriksaan BPK RI.

“Kita berhasil mendapatkan penilaian opini WTP dan ini bukan tentang benar dan salah. Tapi ini merupakan standar penilaian BPK, yang diberikan kepada lembaga yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal dari berbagai sisi. Diantaranya ialah sisi material, posisi keuangan, dan laporan realisasi anggaran serta aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Syarfi usai menerima hasil audit opini WTP Kota Sibolga Rabu kemaren.

Strategi apa yang diterapkan  sehingga Kota Sibolga berhasil kembali mendapatkan WTP ini (WTP kedua), setelah sebelumnya gagal mempertahankannya dan hanya mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menurut Syarfi, paska kegagalan Kota Sibolga mempertahankan penilaian opini WTP, dirinya langsung melakukan evaluasi, memeriksa dimana letak kesalahan dan kendala yang terjadi. Hasilnya, ditemukan  sejumlah faktor kelemahan dan kendala, mulai dari ketidaksinkronan belanja barang, pencatatan barang dan pencatatan aset. Kemudian kurangnya pemberian insentif dan ilmu pengetahuan kepada seluruh petugas mengenai pengelolaan keuangan sesuai standar penggunaan akuntansi.

“Semua temuan kelemahan kita perbaiki. Belanja barang, pencatat barang dan pencatatan aset yang sebelumnya tidak sinkron, kita sinkronkan menjadi satu kesatuan komponen. Selanjutnya insentif dan ilmu pengetahuan pengelolaan keuangan petugas kita tingkatkan, sembari kita juga mendorong petugas agar tetap mengikuti aturan perundang – undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Namun sayang, semua upaya yang dilakukan ternyata tidak mendapatkan reward (hadiah) sebagaimana yang pernah diterima Kota Sibolga sebelumnya ketika meraih WTP pertama. Kala itu Kota Sibolga mendapatkan reward sebesar Rp 2,5 miliar.

“Kali ini sepertinya tidak ada pemberian reward, dan kita berharap ke depannya itu diberlakukan sehingga daerah dapat terpacu dan termotivasi untuk meraih WTP,” beber Syarfi Hutauruk.

Senada dengan Wali Kota Sibolga, Ketua DPRD Kota Sibolga Tonny A Lumbantobing juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan penilaian opini WTP kepada Kota Sibolga dan juga beberapa daerah lainnya. Soal prestasi Kota Sibolga yang naik turun untuk mendapatkan penghargaan disebabkan kondisi daerah Kota Sibolga yang masih membutuhkan masukan, bimbingan dan arahan serta koordinasi dari BPK RI perwakilan Provsu.

“Hal ini sangat kami butuhkan. Apakah kami (daerah) yang harus datang koordinasi ke BPK atau BPK yang datang koordinasi ke daerah, sehingga seluruh daerah kedepannya bisa mendapatkan penghargaan itu,” pungkasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Erwin, membenarkan bahwa Kota Sibolga bersama beberapa Kabupaten/Kota di Sumut berhasil mendapatkan penilaian opini WTP dari BPK RI tahun anggaran (TA) 2014. Penilaian tersebut diberikan karena daerah penerima berhasil menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Saya berharap kepada daerah yang belum mendapatkannya agar menonjolkan kemauan, bukan kemalasan. Kalau ada kendala, silahkan konsultasi kepada kita dari BPK RI. Kita siap memberikan masukan,” tuturnya.  (Tim/Red)