SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, M.M, didampingi Wakil Wali Kota Edi Polo Sitanggang, S.Pi, dan Sekretaris Daerah M.Yusuf Batubara, SKM, memimpin langsung Rapat Kerja Pemerintahan (Rakerpem) Kota Sibolga, yang bertempat di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Sibolga, Senin (2/7/2018).
Rakerpem ini dihadiri oleh Asisten I Pemko Sibolga Josua Hutapea, Asisten II Pemko Sibolga Hendra Darmalius, A.Pi, serta seluruh pimpinan OPD Kota Sibolga.
Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, M.M, pada Rakerpem ini, kembali mengevaluasi tugas-tugas yang sudah dan yang belum dilaksanakan, serta membahas masalah yang timbul disetiap unit kerja OPD, dan terutama masalah tingkat kedisiplinan para ASN.
“Saya kembali menekankan kepada seluruh pimpinan OPD Kota Sibolga agar mengevaluasi tingkat kedisiplinan stafnya, dan meningkatkan integritas kerja agar roda kerja pemerintahan ini dapat berjalan baik,” ucapnya.
Selain itu, Wali Kota Sibolga juga menyampaikan, bahwa dalam tata pengelolaan pemerintahan harus ada keterbukaan atau transparansi, baik dalam mengelola pemerintahan maupun dalam pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Untuk itu, kegiatan ini harus bersih dan berwibawa, disiplin dan bertanggung jawab, serta harus memiliki kinerja yang terukur.
Adapun agenda Rakerpem kali ini yaitu, penyampaian ekspos dari Kepala Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga yang disampaikan langsung oleh Nur Aisyah, SKM, yaitu, pembangunan fasilitas ruang menyusui di tempat-tempat fasilitas umum di Kota Sibolga, seperti di lapangan Simare-mare, permasalahan tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sibolga, dan permintaan renovasi Kantor PMK, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian ekspos dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga, yang disampaikan langsung oleh dr. Hotma Nauli, serta penyampaian ekspos dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Drs. Ahmad Sulhan Sitompul, seperti rendahnya minat masyarakat dalam pengurusan kartu identitas anak di Kota Sibolga. Adanya permintaan pegawai ASN untuk masing-masing kantor tersebut diatas. (mks)
