- Sampaikan Rasa Duka, Wali Kota Melayat Ke Rumah Duka 2 Orang Staf
- Wali Kota dan Wakil Ikuti Upacara Harlah Pancasila Melalui Live Streaming
- Pasca Libur Idul Fitri 1441 H, Kehadiran Pegawai Pemko Sibolga 97,53%
- Wali Kota Sholat Ied di Lapangan Simare-mare
- 6.372 Paket Sembako Gugus Tugas Covid-19 Provsu Diterima Gugus Tugas Kota Sibolga
- Haholongan Sibolga-Tapteng Santuni 100 Anak Yatim. Wali Kota : Terima Kasih Haholongan
- Anggota DPR RI Delmeria Sikumbang dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Sibolga Berbagi Kepada Tokoh Agama, Pers dan Mahasiswa
- Anggota DPR RI Delmeria Sikumbang Salurkan Bantuan Bagi Warga Labuhan Angin dan Pandan Laut
- Camat Sibolga Utara : Pak Viktor Bukan Warga Sibolga
- Penyaluran Bansos Sembako di Kelurahan Pancuran Bambu, Kajari : Kami Merasa Terusik, Jangan Tebar Berita Miring Tidak Benar.
Wali Kota Delegasikan Inspektur Ikuti Rakorwasdanas Tahun 2019 di Solo
- Updated: 25 September 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SOLO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasdanas) untuk tahun 2019. Rakorwasdanas tahun 2019 ini digelar di The Sunan Hotel Solo pada tanggal 25-26 September 2019. Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM delegasikan Inspektur Kota Sibolga Yahya Hutabarat, SE, MM untuk menghadiri kegiatan nasional ini.
Rakorwasdanas tahun 2019 ini, menghadirkan Narasumber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, merupakan kegiatan rutin tahunan dari Kemendagri sebagai langkah peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pemantapan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas).
Dalam paparannya Wakil Ketua KPK menyampaikan, awal korupsi dimulai dari perencanaan, berlanjut pada pelaksanaan dan juga pada pengawasan, jangan biasakan pelaksanaan pekerjaan dengan Contract Change Order (CCO). Maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan peningkatan penganggaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya peningkatan pencegahan korupsi. Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD, bahwa kewajiban Pemda mengalokasikan anggaran APIP/Inspektorat mulai 0,60 sampai dengan 1% dari besaran APBD.
Pada Rakorwasdanas tahun 2019 ini, selain dilakukan evaluasi pelaksanaan Stranas yang dirangkai dengan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda (TLHP) dengan peserta Inspektur Daerah, juga diikuti Humas Sekretariat Kabupaten/Kota dan Pengelola Aplikasi Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Pemda se-Indonesia
