- Wali Kota Sibolga Ikuti Diklat P3DA XI Lemhannas RI
- Beredar Akun Facebook dan WA Palsu, Wali Kota : Itu Bukan Saya
- Ibunda Sekda dan Ayah Mertua Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Sibolga Meninggal Dunia
- Kontingen MTQ Kota Sibolga Masuk 7 Besar, Ririn Fadhilah Tahfiz 1 Juzz Putri Raih Juara I
- Wali Kota Serahkan Dana ZIS Tahap I Dalam Bentuk Beasiswa Bagi Pelajar dan Mahasiswa
- Wali Kota, Wakil, Kapolres, Dandim dan Anggota DPR Delmeria Bagikan 10.000 Masker
- MDTA dan TPQ Terima Bantuan Sebesar 340 Juta Dari Anggota DPR RI Delmeria
- Wali Kota Sibolga Terima Penghargaan dari BPS
- 3 Bapaslon Wali Kota dan Wakil Serahkan Dokumen Syarat Pencalonan ke KPU Sibolga
- Wali Kota Jalan Pagi dan Bagi-Bagi Masker
Wali Kota Delegasikan Inspektur Ikuti Rakorwasdanas Tahun 2019 di Solo
- Updated: 25 September 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SOLO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasdanas) untuk tahun 2019. Rakorwasdanas tahun 2019 ini digelar di The Sunan Hotel Solo pada tanggal 25-26 September 2019. Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM delegasikan Inspektur Kota Sibolga Yahya Hutabarat, SE, MM untuk menghadiri kegiatan nasional ini.
Rakorwasdanas tahun 2019 ini, menghadirkan Narasumber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, merupakan kegiatan rutin tahunan dari Kemendagri sebagai langkah peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pemantapan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas).
Dalam paparannya Wakil Ketua KPK menyampaikan, awal korupsi dimulai dari perencanaan, berlanjut pada pelaksanaan dan juga pada pengawasan, jangan biasakan pelaksanaan pekerjaan dengan Contract Change Order (CCO). Maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan peningkatan penganggaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya peningkatan pencegahan korupsi. Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD, bahwa kewajiban Pemda mengalokasikan anggaran APIP/Inspektorat mulai 0,60 sampai dengan 1% dari besaran APBD.
Pada Rakorwasdanas tahun 2019 ini, selain dilakukan evaluasi pelaksanaan Stranas yang dirangkai dengan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda (TLHP) dengan peserta Inspektur Daerah, juga diikuti Humas Sekretariat Kabupaten/Kota dan Pengelola Aplikasi Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Pemda se-Indonesia
