- Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2025-2030
- Kementerian Kesehatan Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis untuk Warga Sibolga yang Berulang Tahun
- PENGUMUMAN HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMKO SIBOLGA TA 2024
- PENGUMUMAN PERUBAHAN NILAI AFIRMASI HASIL SKD PPPK NAKES TAHAP 1 TAHUN 2024
- PENGUMUMAN PERUBAHAN NILAI AFIRMASI HASIL SKD PPPK TEKNIS TAHAP 1 TAHUN 2024
- Wakil Wali Kota Sibolga Gelar Open House Sambut Tahun Baru 2025
- Sekda Sibolga Resmi Membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) I Tahun 2024
- PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK TEKNIS PEMKO SIBOLGA TA 2024 TAHAP 1
- Pemko Sibolga Hadiri Perayaan Natal BKAG Tahun 2024
- Pemko Sibolga Bersama Forkopimda Tinjau Pelabuhan ASP dan Pos Pelayanan Sambut Nataru
Wakil Wali Kota Ikuti Rakor Percepatan Penandatangan NPHD Secara Virtual
- Updated: 16 November 2023
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA- Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Josua Hutapea, S.Sos, dan Kepala BPKPAD Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kegiatan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 se-Sumatera Utara secara virtual di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, pada Kamis (16/11/23) siang.
Rakor ini dibuka dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Yang mana dalam rakor ini membahas mengenai Pemerintah Daerah/Kota se-Sumatera yang belum menandatangani NPHD kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, serta menghimbau agar Pemkab/Pemkot yang belum agar segera menandatangani. Mendagri juga menghimbau agar Pemerintah Provinsi agar mendorong Pemda/Pemkot segera menandatangani dan mensepakati besaran biayanya.
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Kota Sibolga telah menandatangani NPHD, yang belum Bawaslu daerah dan Kodim tapi minggu depan akan ditandatangani seluruhnya. Mengenai biaya juga telah disepakati dan sudah disediakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah nantinya.
