- Beredar Akun Facebook dan WA Palsu, Wali Kota : Itu Bukan Saya
- Ibunda Sekda dan Ayah Mertua Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Sibolga Meninggal Dunia
- Kontingen MTQ Kota Sibolga Masuk 7 Besar, Ririn Fadhilah Tahfiz 1 Juzz Putri Raih Juara I
- Wali Kota Serahkan Dana ZIS Tahap I Dalam Bentuk Beasiswa Bagi Pelajar dan Mahasiswa
- Wali Kota, Wakil, Kapolres, Dandim dan Anggota DPR Delmeria Bagikan 10.000 Masker
- MDTA dan TPQ Terima Bantuan Sebesar 340 Juta Dari Anggota DPR RI Delmeria
- Wali Kota Sibolga Terima Penghargaan dari BPS
- 3 Bapaslon Wali Kota dan Wakil Serahkan Dokumen Syarat Pencalonan ke KPU Sibolga
- Wali Kota Jalan Pagi dan Bagi-Bagi Masker
- Wali Kota Hadiri HUT Ke-51 IPK
Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Terima LHP Kinerja BPK
- Updated: 17 Desember 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | MEDAN – Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang, S.Pi, dan Ketua DPRD Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi Inspektur Yahya Hutabarat, SE, MM, menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di Auditorium BPK Sumut Jl. Imam Bonjol Nomor 22 Medan, pada Selasa (17/12/19) pagi.
Empat dokumen yang diterima Pemko Sibolga dari Kepala BPK Perwakilan Provsu Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, M.M,Ak, yakni LHP Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019, Ikhtisiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2019, dan Resume Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Per 6 Desember 2019.
Kepala BPK Perwakilan Provsu dalam sambutannya mengapresiasi upaya perbaikan jajaran Pemda dan kami harapkan dapat terus meningkat untuk menjadi semakin baik.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Sumut Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum, berharap dengan penyerahan laporan tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya dokumen.
