- Wali Kota Sibolga Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan di Kota Sibolga
- Rapat Teknis Rencana Pembukaan rute penerbangan Jakarta – Sibolga Digelar
- Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Wilayah Kota Sibolga
- Wali Kota Sibolga Terima Audiensi LPM
- Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Kota Sibolga
- THL Se-Pemko Sibolga Tes Urine Narkoba untuk Mencegah Peredaran Narkoba
- Kehilangan Sosok Teman Karib, Wali Kota Sibolga Melayat ke Rumah Duka Almarhum Hasanuddin Sitompul
- Ketua TP.PKK dan Wakil Ketua TP.PKK Tinjau Pelayanan KB MOW Kota Sibolga
- Program Bantuan Pangan Beras kepada KPM
- Pembekalan Tugas dan Fungsi Kepling Se-Kota Sibolga Tahun 2023 Digelar
Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Terima LHP Kinerja BPK
- Updated: 17 Desember 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | MEDAN – Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang, S.Pi, dan Ketua DPRD Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi Inspektur Yahya Hutabarat, SE, MM, menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di Auditorium BPK Sumut Jl. Imam Bonjol Nomor 22 Medan, pada Selasa (17/12/19) pagi.
Empat dokumen yang diterima Pemko Sibolga dari Kepala BPK Perwakilan Provsu Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, M.M,Ak, yakni LHP Kinerja atas Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019, Ikhtisiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2019, dan Resume Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Per 6 Desember 2019.
Kepala BPK Perwakilan Provsu dalam sambutannya mengapresiasi upaya perbaikan jajaran Pemda dan kami harapkan dapat terus meningkat untuk menjadi semakin baik.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Sumut Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum, berharap dengan penyerahan laporan tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya dokumen.
