- Sampaikan Rasa Duka, Wali Kota Melayat Ke Rumah Duka 2 Orang Staf
- Wali Kota dan Wakil Ikuti Upacara Harlah Pancasila Melalui Live Streaming
- Pasca Libur Idul Fitri 1441 H, Kehadiran Pegawai Pemko Sibolga 97,53%
- Wali Kota Sholat Ied di Lapangan Simare-mare
- 6.372 Paket Sembako Gugus Tugas Covid-19 Provsu Diterima Gugus Tugas Kota Sibolga
- Haholongan Sibolga-Tapteng Santuni 100 Anak Yatim. Wali Kota : Terima Kasih Haholongan
- Anggota DPR RI Delmeria Sikumbang dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Sibolga Berbagi Kepada Tokoh Agama, Pers dan Mahasiswa
- Anggota DPR RI Delmeria Sikumbang Salurkan Bantuan Bagi Warga Labuhan Angin dan Pandan Laut
- Camat Sibolga Utara : Pak Viktor Bukan Warga Sibolga
- Penyaluran Bansos Sembako di Kelurahan Pancuran Bambu, Kajari : Kami Merasa Terusik, Jangan Tebar Berita Miring Tidak Benar.
Sepakat Cegah Korupsi, Wali Kota Teken MoU BPHTB Dengan BPN, Disdukcapilprovsu dan KPK RI
- Updated: 14 Mei 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM, bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Sumut (Provsu), menegaskan komitmen bersama, untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi di Sumut. Salah satu bentuk Komitmen bersama ini, dilakukan melalui penandatanganan MoU dalam rangka penanganan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara (Disdukcapilprovsu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Penandatanganan MoU ini, dilakukan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada Selasa (14/05/19) pagi, di Ruang Rapat Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. Melalui MoU BPHTB ini, dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor BPHTB, yang tentunya potensional dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dari pajak yang dihasilkan dari setiap nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan.
“Mou BPHTB ini dilakukan untuk pencegahan korupsi, yang kerap terjadi saat dilangsungkan transaksi nilai harga tanah, dimana untuk menghindari besarnya pajak BPHTB, harga tanah dimurahkan. Maka dari itu, melalui MoU BPHTB ini, untuk menghindari terjadinya manipulasi data tersebut, KPK RI menggandeng BPN, Disdukcapil, dan Pemerintah Daerah (Pemda) menandatangi kerjasama ini. Sebagai Upaya ini untuk mengurangi terjadinya manipulasi data dari nilai sebenarnya, saat transaksi jual beli tanah atau bangunan dilangsungkan, termasuk mengetahui besaran pajak BPHTB yang akan dibebankan Pemda”, terang Wali Kota Sibolga pasca melakukan penandatanganan MoU.
