- Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Jabatan 2025-2030
- Kementerian Kesehatan Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis untuk Warga Sibolga yang Berulang Tahun
- PENGUMUMAN HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMKO SIBOLGA TA 2024
- PENGUMUMAN PERUBAHAN NILAI AFIRMASI HASIL SKD PPPK NAKES TAHAP 1 TAHUN 2024
- PENGUMUMAN PERUBAHAN NILAI AFIRMASI HASIL SKD PPPK TEKNIS TAHAP 1 TAHUN 2024
- Wakil Wali Kota Sibolga Gelar Open House Sambut Tahun Baru 2025
- Sekda Sibolga Resmi Membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) I Tahun 2024
- PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PPPK TEKNIS PEMKO SIBOLGA TA 2024 TAHAP 1
- Pemko Sibolga Hadiri Perayaan Natal BKAG Tahun 2024
- Pemko Sibolga Bersama Forkopimda Tinjau Pelabuhan ASP dan Pos Pelayanan Sambut Nataru
Sekda Buka Rapat Pembahasan Indikator MCP KPK pada Pemko Sibolga TA 2022
- Updated: 25 April 2022

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Sekretaris Daerah Kota Sibolga, M. Yusuf Batubara, S.K.M., M.M., membuka Rapat Pembahasan Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pemko Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2022, di Ruang Desk Pilkada Kantor Wali Kota, pada Senin (25/04/22) pagi.
Sekda dalam sambutannya menyampaikan MCP Kota sibolga masih rendah, “Semoga kedepannya bisa merubah sistem yang lama. Juga diharapkan, semoga semua bisa saling berintegrasi.”
Sedangkan, Plt. Inspektur Kota Sibolga, Ichwan Simatupang, S.Sos., MSP., menyampaikan MCP merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang dibuat oleh KPK, digunakan untuk setiap tahunnya pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia serta membacakan indikator yang akan digunakan supaya Kota Sibolga bisa dapat mencapai point dengan memenuhi kriteria, baik itu regulasi maupun kebijakan-kebijakan dan program lainnya.
Dalam rapat tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi bersama.
Turut hadir dalam rapat ini, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Hendra Darmalius, A.Pi., M.M., Sekwan, Richard M. Pangaribuan, S.Si., A.Pt., M.Kes., serta beberapa Pimpinan OPD yang terkait.