Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemda dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA- Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) dan peluncuran indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2023 melalui Via Zoom Meeting, di Aula Nusantara ll Kantor Wali Kota Sibolga, pada Selasa (21/03/23) siang.

 

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Drs. Firli Bahuri, M. Si,. Dan diikuti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekda diseluruh Indonesia.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan supervisi KPK RI Didik Wijanarko, malaporkan bahwa tujuan rakor ini adalah menjadi tonggak dimulainya pelaksanaan program koordinasi pencegahan korupsi Daerah pada tahun 2023, memperkuat komitmen Pemda dalam pelaksanaan program koordinasi pencegahan korupsi Daerah pada tahun 2023, memperkuat kerja sama KPK dengan Kemendagri, BPKP dan Lembaga terkait dalam pelaksanaan program koordinasi pencegahan korupsi Daerah tahun 2023. Diharapkan dengan koordinasi berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik di Daerah, serta bebas dari praktek korupsi. Jumlah peserta sebanyak 3486 orang, baik offline maupun online.

Kemudian Ketua KPK RI dalam sambutannya menyampaikan , bahwa 54% tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh KPK RI terjadi di Pemda, 13% terjadi di Provinsi, dan 41% terjadi di Kabupaten/Kota. Ketua KPK RI juga menyampaikan jangan bermain dengan pokir dan juga dana hibah supaya tidak terjadi korupsi, harus tetap berkoordinasi agar terhindar dari korupsi.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara KPK, Kemendagri dan BPKP, yang mana perjanjian tersebut berisikan tentang pengelolaan bersama MCP. Tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengelolaan bersama MCP, untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan MCP dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir mengikuti rakor itu, Inspektorat Kota Sibolga, Ichwan Simatupang, S.Sos., MSP., Kepala BPKAD Rahmat Tarihoran, S.T., M.M., Kadis Kesehatan Firmansyah Hulu, A.Pt, M.Kes, Plt. Kadis PUPR Arif Rahman, S.T., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Mestika Helm Juliana Hutagalung, S.E., M.M., Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMPPSP) Resdi Dorlince Sianturi,S.E., M.M., Kabag Administrasi Pembangunan Ade Mahligai Putra Lubis, S.T., MM., Kabag Keorganisasian Rizkanni Manullang, S.H., Sekretaris Dinas Sosial Hartati Lusiana Sidabutar Butar, Sekretaris BKD Sibolga Farida Susanti Nasution, S.E.,M.M, perwakilan Bappeda, Kabid Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Ricky Tona, Perwakilan Hukum, Analis Hukum Ahli Muda Sri Rahayu Baiti Nasution.

Bagikan :