Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Mewakili Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Josua Hutapea, S.Sos, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Wilayah Kota Sibolga. Rakor ini digelar di Aula Wira Pratama Polres Sibolga, pada Rabu (01/12/21) siang.
Wali Kota dalam sambutan yang disampaikan Asisten, secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Sibolga. Telah menjadi fasilitator penyelenggaraan rapat ini. Juga menyatakan bahwa Pemko Sibolga siap mendukung dan bekerjasama, dalam hal pengamanan maupun pengawasan. Juga segera menindaklanjuti, apa yang telah disepakati dalam Rakor untuk diterapkan dan disosialisasikan ke masyarakat.
Dalam paparan, Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja, SH, S.I.K menjelaskan sistematika dan strategi menghadapi Nataru. Diantaranya update data Covid-19 di wilayah Kota Sibolga, langkah penerapan PPKM level III sesuai Inmendagri No. 62 Tahun 2021, Rekapitulasi kedatangan dan keberangkatan penumpang, antisipasi bencana alam, rencana Ops Lilin Toba 2021, serta penggunaan aplikasi peduli lindungi.
Pada rakor ini, beberapa Pimpinan Instansi/OPD/mewakili. Diantaranya dari Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Kansilog Perum Bulog Sibolga, TBBM Pertamina Sibolga, Dinas Kominfo, BPBD, PT Wiratama Jaya Logitama Lines Sibolga, Kemenag Sibolga dan RSUD Fl. Tobing Sibolga, berkesempatan memaparkan persiapan pengamanan Nataru yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi di Wilayah Kota Sibolga.
Menutup Rakor, Wali Kota diwakili Asisten, mengajak seluruh pihak yang berhadir untuk saling berkomunikasi, dan meningkatkan kerjasama. Sehingga terbentuk kolaborasi dalam menjaga Kota Sibolga dari lonjakan Covid-19.
Turut hadir mengikuti rakor ini, unsur Forkopimda/mewakili, Anggota DPRD Kota Sibolga Andika Pribadi Waruwu, SH, Instansi Vertikal, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Hendra Darmalius, A.Pi, beberapa Pimpinan OPD terkait/mewakili, jajaran Polres Kota Sibolga, sejumlah Camat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta para Stakeholder lainnya.
