Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 Digelar

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Sekda Kota Sibolga, M. Yusuf Batubara, S.K.M. M.M., mengikuti acara Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 via Zoom Meeting, di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu (25/01/23) pagi.


Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di buka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yang diikuti oleh Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, Bupati, Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor beserta pejabat Utama yang menangani pengaduan /laporan, di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menyampaikan “Terimakasih kepada bapak Jaksa Agung Republik Indonesia (RI), Dr. ST. Burhanuddin, S.H.,M.H., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kepala Bareskrim Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H beserta jajaran polri, yang telah memberikan pendampingan, kenyamanan kepada kepala daerah untuk bisa mengeksekusi, membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada, dan terimakasih atas kerjasama selama ini. MoU yang tadi di tandatangani merupakan kelanjutan dari MoU yang telah di buat di tahun 2017, antara Kemendagri, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, Kejaksaan dan Polri, namun pada MoU pada tahun ini kita lanjutkan 5 tahun kedepan dengan beberapa tambahan penyempurnaan. Muda-mudahan ini dapat menolong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi menjadi lebih baik untuk masyarakat, bangsa dan menuju masyarakat yang lebih sejahterah.”

“Anggaran Belanja Pemerintah merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi, APBN dan APBD tahun 2023 ini harus efektif dan efisien di manfaatkan. Untuk bisa efektif dan efisien, maka teman-teman kepala daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)nya betul-betul agar tidak bocor, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kami bermohon dengan segala hormat, Kepada Kepala daerah betul-betul memanfaatkan APIP ini, untuk itu APIP agar lebih independen, bukan untuk mengurangi kewenangan kepala daerah, tetapi untuk mendorong kepala daerah. Kalau APIPnya Kuat kepala daerah juga lebih aman. Dan Kepada bapak Jaksa Agung RI, Kapolri, Kabareskrim, dan seluruh jajaran polri, agar kepala-kepala daerah, para pimpinan daerah di berikan pendamping, menegakkan hukum sebagai upaya terakhir multi ilmu remedium, jangan sampai ketakutan kepala daerah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena di panggil, di selidiki, moril akan jatuh dan mereka tidak berani eksklusif program. Kalau program tidak eksklusif maka APBD akan mandek, pembangunan tidak berjalan, rakyatnya yang akan jadi korban, kalau program tidak jalan,” tambah Menteri Dalam Negeri RI

Pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri (RI), didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (RI) John Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., meresmikan dan menekan tombol launching aplikasi laporan APIP.

Turut hadir dalam acara ini, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Hendra Darmalius, A.Pi., M.M., Sekretaris Inspektorat Kota Sibolga Lena Hariani Nasution, S.Sos, M.M, Kabag Dalbang, Putra Mahligai Lubis, Kabag Hukum Setdakot Sibolga, Gabe Torang Sipahutar, S.H., Inspektur Pembantu III Dewi Marito Sidabutar, S.T., M.M.

Bagikan :