- Sekda Lepas Peserta Tour De Sibolga Nauli I Gobar FunBike
- Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Pemko Sibolga TA 2024 Tahap 1
- Wali Kota Sibolga Tinjau Sejumlah TPS untuk Pastikan Kelancaran Pilkada Serentak 2024
- Wali Kota Sibolga dan Wakil Wali Kota Sibolga Gunakan Hak Pilih Suara Pilkada Serentak Tahun 2024
- Wali Kota Sibolga Pastikan Kesiapan TPS untuk Pilkada Serentak 2024
- Pemko Sibolga Raih Penghargaan ZONA HIJAU dari Ombudsman RI
- Pemko Sibolga Gelar Senam Sehat Bersama Sambut HKN ke-60, HUT PGRI ke-79, dan HUT KORPRI ke-53
- Sekda Hadiri Launching Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan di Kota Sibolga
- PENGUMUMAN HASIL SKD CPNS PEMKO SIBOLGA TA 2024
- Pemko Sibolga Gelar Rapat Pembentukan Panitia Natal Oikumene Tahun 2024
WALI KOTA PIMPIN RAPAT KERJA PEMERINTAHAN
- Updated: 8 Maret 2016
SYARFI HARAP PROSES PENGADAAN SEGERA DAPAT BERJALAN
SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk di dampingi Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang memimpin Rapat Kerja Pemerintahan (Rakerpem) Kota Sibolga yang di adakan di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Sibolga, Senin (07/03). Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Mulyana, Sekda Drs. M. Sugeng, dan seluruh Pimpinan SKPD Kota Sibolga.
Poin pertama yang disampaikan Syarfi Hutauruk dalam memimpin rapat kerja ini mengharapkan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk menjadi contoh bagi bawahannya di masing-masing SKPD. Kemudian, Syarfi meminta kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk segera menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R–APBD) dan memantapkan persiapan program yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan, seperti persiapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diharapkan bulan April sudah bisa dijalankan.
Mengenai dampak diberhentikannya Pukat Ikan (PI) terhadap masyarakat Kota Sibolga, secara khusus Syarfi mengintruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan untuk segera menyelesaikan segala dampak yang terjadi, baik itu pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pemberhentian pukat ikan maupun mengakomodir segala permintaan masyarakat yang beberapa hari melakukan unjuk rasa terkait permasalahan tersebut, tegasnya.
Dalam proses menjalankan Pemerintahan yang baik, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Mulyana meminta kepada seluruh jajaran pimpinan SKPD untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh prosesnya agar tidak terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat merugikan negara, serta fungsi Inspektorat agar di maksimalkan.
Mulyana memaparkan, bahwa untuk pencapaian kinerja jangka pendek maupun jangka menengah harus dilakukan konsolidasi internal dan koordiniasi eksternal Pemerintah Daerah, menetapkan sasaran dan tujuan berdasarkan skala prioritas, mendorong partisisapsi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan kompetensi individu pejabat dan pegawai, membangun transparansi dalam pertanggung-jawaban dan pelaporan yang cepat dan akurat, serta memperkuat inspektorat sebagai bagian penting dari three lines of defence dalam pengendalian interen dan pencapaian sasaran dan tujuan.
Dalam Rakerpem span> ini turut hadir Kepala Inspektorat Kota Sibolga Drs. Sofyan yang memaparkan ekspos berupa laporan kinerja Inspektorat yang sudah dilakukan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. (rian)