- iNews TV Undang Wali Kota Sibolga di Program Speak After Lunch
- Pemko Sibolga Sabet Lagi 3 Penghargaan Berbasis Kinerja
- Kaget Kedatangan Wali Kota, Panitia Pembangunan Masjid di Lumut, Ucapkan Terima Kasih
- Wali Kota Apresiasi Festival Mangure Lawik Buah Karya FKK-ST
- Guyuran Hujan Deras, Tak Surutkan Wali Kota Layani Keluhan Masyarakat
- Rombongan Pemko Sibolga Melayat Almarhum H. Nadzran
- Wali Kota Resmikan Bangunan Baru Masjid Taqwa Muhammadiyah
- Satgas Covid-19 Provsu Monev Penanganan Covid-19 di Kota Sibolga
- Buku Tabungan BSPS dan BRS Diserahkan Wali Kota Bagi Penerima Bantuan
- Pemko Sibolga Tandatangani MoU Pendayagunaan Dokter Spesialis Dengan Kemenkes RI
Pokja PKP Kota Sibolga Gelar Rakor dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Sektor PPAS
- Updated: 31 Oktober 2019
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sibolga, melaksanakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rakor Pokja PKP) Kota Sibolga, dan Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Sektor Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Dainang Jl. KH. Zainul Arifin Sibolga, pada Kamis (31/10/19) pagi.
Komitmen bersama pembangunan sektor PPAS yang ditandatangani ini, merupakan komitmen antara Wali Kota, Kepala Bappeda, Satker Wilayah Sumut, Konsultan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bank Sumut, Badan Keswadayaan Masyarakat, Pihak Perguruan Tinggi, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga.
Asisten I Josua Hutapea, S.Sos yang hadir mewakili Wali Kota, dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya menyampaikan, bahwa program perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu dari sepuluh program prioritas nasional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi amanah yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Asisten I menambahkan, terkait dengan permasalahan kumuh, UU PKP mengamanahkan 2 bentuk upaya yang wajib dilakukan, yaitu pencegahan untuk perumahan dan permukiman yang tidak kumuh, serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh. Seluruh Pokja PKP Kota Sibolga yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Nomor 050/287/Tahun 2019 tentang pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kota Sibolga Tahun 2019, agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh kepedulian dan kebersamaan sebagai bagian dari Pokja PKP
Sebelumnya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) Kota Sibolga Daud Daniel Hutapea selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, tujuan rapat koordinasi ini adalah membangun komitmen Pokja PKP/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/PPAS, untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan sektor PPAS, Internalisasi target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya di bidang air minum dan sanitasi, dan Mapping GAP pembangunan sanitasi dan air minum. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 31 Oktober 2019 s/d 01 November 2019 dan diikuti sebayak 75 orang Pokja PKP Kota Sibolga.
