- Keluarga Besar Pemko dan Forkopimda Beri Surprise HUT ke-57 Wali Kota Sibolga
- BKD Kota Sibolga Mengasah Kepekaan Diri dengan Berbagi
- Wali Kota : Bergerak Lebih Cepat Membangun Sibolga
- Pemko Sibolga Bersama BPN Laksanakan Gemapatas
- Wali Kota Sibolga Terima Audiensi PD Muhammadiyah
- Pemko Sibolga Dukung Persiapan Pemilu Tahun 2024
- Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 Bersama Menteri Dalam Negeri
- Safari Jumat Wali Kota Masjid Agung Sibolga
- Pemko Sibolga Bersama JHC BKB Provsu Selenggarakan Khitan Massal
- Pemko Sibolga Kandidat Paritrana Award Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara
Pemko Sibolga Rakor Daring Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Updated: 5 Desember 2022
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota Sibolga diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Josua Hutapea, S.Sos ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi Daerah tahun 2022, melalui Zoom Meeting di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (05/12/22) pagi.
Rakor pengendalian inflasi ini sudah memasuki minggu ketujuh dilaksanakan, di Pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan diikuti Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
Dalam pemaparan materi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) menyampaikan, “Pada bulan November inflasi relatif menurun dari 5,71 % menjadi 5,42 % dan ini tidak mudah, berkat koordinasi kerja yang sangat baik dari tim pengendalian inflasi tingkat pusat dan juga Daerah. Angka nasional inflasi itu adalah perjumlahan dari kerja pusat dan Daerah, oleh karena itulah bapak Presiden menginginkan penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti penangan Covid-19 setiap minggunya dievaluasi, sehingga kita semua tetap peduli dan fokus karena ini menyangkut masalah perut rakyat”.
Turut hadir mengikuti Rakor ini, perwakilan BPS Sibolga Walter S, Kabag Kesra Pemko Sibolga Ahmad Irvan Lubis, S.E., M.M., perwakilan Dinas Sosial, Perwakilan Dinas Perikanan, perwakilan Bappeda.
