Pemko Sibolga Mengikuti Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota Sibolga, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Josua Hutapea, S.Sos, dan Sekretaris BPKAD, Indrasakti, S.H., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan pengendalian inflasi daerah Tahun 2023 secara virtual dari Ruangan Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Senin (11/09/2023) pagi.

Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan diikuti oleh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia melalui pertemuan daring. Rakor ini juga melibatkan narasumber dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Satgas Pangan Pusat.

Dalam rapat koordinasi ini, disampaikan bahwa angka inflasi secara nasional year on year mengalami kenaikan dari 3,08% menjadi 3,27%, sedangkan angka inflasi month to month dari Agustus ke September terjadi deflasi sebesar -0,02%, dan year to date mencapai 1,43%.

Mendagri dalam arahannya menyampaikan pentingnya tidak pernah lelah dan bosan dalam menangani masalah inflasi ini, karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Konsistensi menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi.

“Walau terlihat cukup terkendali, tapi kita tidak boleh lengah. Karena ada beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, seperti beras, cabe merah, dan cabe rawit. Banyak upaya yang harus kita kerjakan, terutama untuk masalah beras. Selain pemerintah pusat, saya berharap pemerintah daerah juga dapat secara bersama-sama memantau dan memeriksa harga di daerah masing-masing. Jika harga tinggi, segera lakukan intervensi dengan bantuan yang efektif,” ujar Mendagri.

Pemko Sibolga berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengendalian inflasi dan akan melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatasi masalah inflasi. Semua langkah-langkah akan diambil secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tingkat inflasi tetap terkendali dan tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat.