INFLASI DI KOTA SIBOLGA MASIH TERKENDALI, TERCATAT SEBESAR 0.58 % PERJULI 2018

SIBOLGA – Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang, S.Pi,  memimpin langsung rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga, bertempat  di Graha Aulia Bank Indonesia (BI), Kamis (6/9/2018).

Pada rapat tersebut, Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang, S.Pi, menyampaikan, bahwa upaya mengendalikan dan menjaga kestabilan inflasi bukan hal yang mudah dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia saja, tetapi perlu melibatkan semua komponen masyarakat. Apalagi menjaga kestabilan harga perlu dilakukan baik dari aspek peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan.

Pada bulan Juli 2018 lalu, Kota Sibolga mengalami inflasi rendah sebesar 0,62% dan masih terbilang bahwa inflasi Kota Sibolga terkendali, karena pada angka yang diharapkan. Melihat perkembangan ini secara tahunan inflasi Kota Sibolga sebesar 5,08%. Oleh karena itu, beliau mendukung upaya untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maka permasalahan ini harus dikerjakan bersama-sama oleh semua lini, baik pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat keamanan, pengusaha maupun seluruh komponen masyarakat.

Dengan menilik laju pertumbuhan perekonomian Kota Sibolga yang terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, pertumbuhan inflasi merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semua pihak punya kewajiban untuk menjaga laju pertumbuhan inflasi tentunya dengan menjaga kestabilan harga.

Dirinya menekankan kepada semua OPD yang terlibat dalam tim pengendalian inflasi daerah untuk bekerjasama, mensinergikan kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi daerah, dan diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural, seperti peningkatan produktifitas, kelancaran distribusi dan struktur pasar yang efisien.

“Satu hal yang harus terus di tingkatkan dalam pengendalian inflasi ini adalah adanya transparansi dalam memberikan informasi terkait ketersediaan dan harga pangan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab tingginya inflasi adalah terjadinya lonjakan harga oleh para pelaku usaha, jalur distribusi barang yang sulit di pantau, dan peningkatan kebutuhan masyarakat yang variatif, serta beralihnya pola konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BI Cabang Kota Sibolga Suti Masniari Nasution pada kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa pada bulan Juli 2018, Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 0,58%, penyebabnya adalah kenaikan harga komoditas seperti, harga cabai merah, harga ayam ras dan telur ayam ras. Namun di bulan Agustus 2018, Kota Sibolga mengalami deflasi sebesar 0,37%  di bawah Kota Siantar dan Padang Sidempuan.  Dan untuk menekan angka inflasi, pihaknya telah mempelajari dan mensiasatinya dengan cara semua kebutuhan pangan di penuhi di Kota Sibolga melalui jalur TPID, seperti dengan meminta pada pedagang luar daerah sibolga agar berjualan di Kota Sibolga, sehingga pasokan dapat terjaga. “Mudah-mudahan ini terus dapat terlaksana,” serunya.

Acara ini dihadiri oleh Asisten II Pemko Sibolga Hendra Darmalius, A.Pi, perwakilan BPS, perwakilan Bulog, pimpinan OPD Kota Sibolga, serta Kepala BI Cabang Kota Sibolga Suti Masniari Nasution. Rapat ini sebagai sarana untuk berdiskusi, membahas resiko inflasi, pengelolaan pasokan terkait bencana dan pola musiman inflasi, dan pengelolaan ekspektasi termasuk pengembangan sistem informasi inflasi daerah. (amir/mks)