Harapan Wali Kota Sibolga Kepada Anggota DPD RI “Jangan Biarkan Kota Sibolga Mati”

SIBOLGA – Anggota DPD RI Parlindungan Purba mengaku prihatin melihat kondisi Kota Sibolga saat ini yang hampir kehilangan julukannya sebagai Kota Ikan. Sementara perekonomian di Kota Sibolga ini sepenuhnya ditopang dari sektor perikanan. Hal tersebut disampaikan Parlindungan Purba dalam pertemuan bersama di rumah dinas Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kota Sibolga Suti Masniari Nasution, Sabtu (24/2/2018) pagi.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Sibolga Drs.H.M Syarfi Hutauruk, M.M, pimpinan Perbankan Sibolga-Tapanuli Tengah (Tapteng), perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Sumut, pimpinan OPD Kota Sibolga serta perwakilan Forkopimda Kota Sibolga.

Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk, M.M, mengemukakan bahwa, Kota Sibolga tidak lagi menjadi kota penghasil ikan. Bahkan ikan yang beredar di Kota Sibolga malah didatangkan dari luar daerah semisal, Aceh, Medan, Tanjungbalai dan lainnya.

Menurut beliau, kondisi Kota Sibolga sekarang hampir menjadi “Kota Mati”. Hal ini pasca pemberlakuan Permen KP Nomor 02/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

“Sejak larangan penggunaan alat penangkapan ikan tersebut, banyak kapal nelayan yang ditangkap. Sayangnya, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memberikan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Kota Sibolga hanya mendapatkan janji manis dari KKP, bahwa nelayan di Kota Sibolga akan dibantu diberi kapal yang sesuai dengan peraturan, tetapi sampai sekarang bantuan kapal belum terealisasi. Akan tetapi, beberapa daerah di Pulau Jawa malah mendapatkan keistimewaan dari pemberlakuan Permen KP Nomor 02/2015 ini,” tegas Wali Kota Sibolga seraya mengatakan jangan biarkan Kota Sibolga menjadi “Kota Mati”.

Dipertemuan itu, anggota DPD RI Parlindungan Purba mengatakan berjanji akan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencari jalan keluar yang terbaik mengatasi persoalan ini.“Saya sudah berkomunikasi dengan Ditjend Perikanan Tangkap KKP, untuk segera kita gelar rapat koordinasi dan sosialisasi sekaligus mencari solusi terbaik,” imbuhnya.

Sejumlah pimpinan perbankan yang hadir juga menyampaikan aspirasi yang sama kepada anggota DPD RI Parlindungan Purba. Secara umum nasabah perbankan di Kota Sibolga dan Kab. Tapteng sejak dulu adalah pelaku usaha perikanan dan nelayan.

Diakhir pertemuan anggota DPD RI Parlindungan Purba didampingi Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk, M.M, pimpinan OPD Kota Sibolga serta perwakilan Forkopimda Kota Sibolga meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Pasar Belakang beberapa waktu lalu, sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah tersebut. Kemudian dilanjutkan meninjau Pasar Nauli Kota Sibolga yang juga terkena musibah kebakaran pada tahun 2015 lalu, serta yang terakhir meninjau Kantor BPBP dan Damkar Kota Sibolga. (mks)