SIBOLGA – Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2019 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2019.
Sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden RI bahwa tema APBN tahun 2019 adalah,” mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia“. Selaras dengan hal tersebut maka kebijakan dalam belanja pemerintah ditujukan untuk penguatan kualitas SDM, menciptakan yang berkualitas dan berkarakter.
Penyerahan DIPA tahun 2019 digelar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga, Kamis (20/12). Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sibolga, Isulinda Perangin Angin memaparkan sekilas, bahwa penyerapan anggaran Pemko Sibolga tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dapat kami sampaikan terlebih dahulu, total penyerapan untuk belanja transfer tahun 2018 untuk Kota Sibolga, hingga batas waktu akhir pencapaian sebesar 93,6 persen atau sejumlah Rp.60.668.884.816 dari total pagu Rp.64.841.665.000. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi yang sama ditahun 2017 yang hanya mencapai sekitar 86,5 % atau Rp.58.850.491.000–Rp.50.992.113.000,” jelas Isulinda.
Tak hanya Pemko Sibolga, Pemkab Tapteng juga mengalami peningkatan pada penyerapan anggarannya tahun ini, dibandingkan tahun lalu. “Kabupaten Tapteng, mendapat dana transfer berupa dana desa dan dana DAK fisik. Untuk dana desa tahun 2018 sebesar Rp.121.729.547.000 dengan realisasi sebesar 100 %. Lebih bagus dari pada penyerapan tahun 2017 yang mencapai 99 %. Sedangkan penyerapan DAK fisik sejumlah Rp.132.487.465.571 dari total pagu Rp.146.547.599.000 atau sebesar 90,4 % atau Rp.69.368.445.000 – Rp.68.715.836.300,” ungkapnya.
Setelah Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng, pada sambutannya orang nomor satu di KPPN Sibolga ini juga memaparkan total belanja Kementerian/Lembaga di KPPN Sibolga sebesar Rp.942.303.955.539, dengan realisasi sebesar 86,71% dari pagu dana tahun 2018. “Diharapkan agar ditahun 2019, penyerapan dana belanja Kementerian/Lembaga di KPPN Sibolga dapat ditingkatkan kembali. Penyaluran dana DAK fisik dan dana desa tahun 2018 ini sudah memasuki tahun kedua dengan penyempurnaan dari berbagai sisi. Dengan tujuan, memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan hingga saat pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Sementara, dari keseluruhan anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2019, yang dialokasikan melalui Kementrian/Lembaga di wilayah KPPN Sibolga hanya sebesar Rp.669,98 Milyar, sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Menurun sebesar 2 persen dari alokasi tahun lalu sebesar Rp.683,5 Milyar. Untuk transfer ke daerah dan dana desa untuk Kabupaten Tapteng sebesar Rp.140.541.973.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.18.812.426.000. Sedangkan alokasi dana DAK fisik untuk tahun ini mengalami penurunan yang signifikan, baik untuk Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapteng. Untuk Kota Sibolga sebesar Rp.20.336.900.000 dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp.64.841.665.000. Alokasi DAK fisik untuk Kabupaten Tapteng tahun 2019 sebesar Rp.88.534.325.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp.58.013.274.000,” terang Isulinda.
Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan telah dintegrasikan dengan reformasi birokrasi nasional dan telah mulai dideklarasikan pada tahun 2012. Pendeklarasian ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sebagai pemilik pemegang hak yang mengeluarkan sertifikasi sebagaimana tertuang dalam Permenpan No.52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Tahun 2018, KPPN Sibolga sudah melaksanakan WBK, WBBM dan sedang terus berupaya untuk mendapatkan sertifikasinya dari Menpan.
Adapun perwakilan penerima DIPA Tahun Anggaran 2019, Polres Sibolga, Kejaksaan Negeri Sibolga, Lembaga Permasyarakatan Sibolga dan Korem 023/KS. Kemudian, Lanal Sibolga, Pengadilan Negeri Sibolga, Kemenag Tapteng, MTsN 2 Pinangsori dan Stasiun Meterologi Pinangsori.
Sementara, Wakil Wali Kota Sibolga, Edi Polo Sitanggang, SPi dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan DIPA merupakan cerminan dari keinginan bersama, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu dan harus sudah dimulai di awal tahun 2019. “Dengan pencairan anggaran yang lebih tepat waktu akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kegiatan perekonomian, masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan secara lebih cepat dan pembangunan berjalan lebih baik,” kata Edi Polo.
Pada kesempatan tersebut, politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan perlunya perbaikan tata kelola keuangan. Mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, serta pencegahan dan penyalahgunaan anggaran. “Seluruh aparatur pengelolaan keuangan anggaran pada organisasi perangkat daerah agar dalam pengelolaannya dapat diselenggarakan secara amanah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya. (Rj)
