Pemko Sibolga Gelar Rakor Percepatan Registrasi Perlinsos Digital, Tekankan Peran Aparat Kewilayahan
Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mempercepat pendataan dan registrasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Upaya ini melibatkan seluruh jajaran perangkat daerah dan aparat kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pendataan dan Registrasi Portal Perlinsos Digital yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Sibolga di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu (11/11/2026).
Rakor dibuka oleh Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Sosial Setda Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos. Turut hadir Ketua Tim Pelaksana PKH Kota Sibolga, Desmon Julius Pardamean Hutagalung, S.Kom., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Agus Ridwan Situmeang, S.IP., serta para camat, lurah, dan Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kota Sibolga.
Dalam arahan tertulis Wali Kota yang dibacakan Staf Ahli, ditekankan pentingnya komitmen, keseriusan, dan kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan percepatan registrasi Perlinsos Digital. Camat, lurah, dan Kepling diminta memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2026 untuk memastikan pendataan, registrasi, serta verifikasi dan validasi data masyarakat berjalan sesuai target.
Kepling secara khusus diminta berperan aktif karena merupakan aparat yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayahnya. Setiap aparat kewilayahan diharapkan memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria telah terdata dan terdaftar serta segera menindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemko Sibolga membangun basis data perlindungan sosial yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Registrasi Perlinsos Digital difokuskan pada masyarakat yang masuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disertai verifikasi dan validasi keberadaan calon penerima manfaat.
Berdasarkan data hingga 11 November 2026, jumlah kepala keluarga (KK) yang telah melakukan registrasi Perlinsos Digital tercatat sebanyak 8.094 KK dari total 29.161 KK se-Kota Sibolga, atau sekitar 27,7 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya percepatan registrasi agar cakupan pendataan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga, Mestika H.J. Hutagalung, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa percepatan registrasi Perlinsos Digital memiliki empat sasaran utama, yakni memperluas cakupan registrasi masyarakat kelompok Desil 1–4 yang terdata dalam DTSEN, mengoptimalkan keterlibatan OPD, camat, lurah, Kepling, dan kader pendamping sosial sebagai relawan atau agen Perlinsos, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta memastikan validitas dan integrasi data dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dan Dashboard Perlinsos Kementerian Sosial RI.
Ia menegaskan, keberhasilan percepatan registrasi membutuhkan tanggung jawab seluruh petugas hingga tingkat lingkungan. Verifikasi harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kekeliruan dalam penetapan sasaran penerima bantuan sosial. Penyelesaian registrasi pada 2026 juga menjadi kewajiban yang harus dituntaskan, terutama bagi masyarakat kelompok Desil 1–4, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau segera menyelesaikan registrasi sesuai ketentuan. Sebab, ketidakselesaian atau tidak tercatatnya proses registrasi berpotensi memengaruhi keberlanjutan kepesertaan bantuan sosial pada 2027.
Pemko Sibolga berharap percepatan registrasi Perlinsos Digital dapat menghasilkan data perlindungan sosial yang akurat, mutakhir, transparan, dan terintegrasi dengan sistem nasional. Dengan demikian, pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial dapat semakin efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
