Wakil Wali Kota Sibolga dan BPK Sumut Gelar Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan BMD 2024–2025

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA –

Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Semester I). Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Sibolga, pada Selasa (18/11/2025) pagi, serta diikuti oleh para Asisten dan Staf Ahli, para Pimpinan OPD, dan seluruh Camat se-Kota Sibolga.

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Lilikriana Sagala, dalam paparannya menyampaikan bahwa, terdapat lima aspek yang menjadi fokus pemeriksaan, yakni aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, serta penatausahaan. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan permasalahan pada aspek pemindahtanganan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila dalam proses komunikasi atau selama pemeriksaan kemarin kami berulang kali meminta data kepada bapak dan ibu Pimpinan OPD,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sibolga menyampaikan apresiasi kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Apa yang menjadi temuan selama pemeriksaan tentu akan kami evaluasi dan tindak lanjuti agar ke depan hasilnya semakin baik. Hal ini juga telah intens disampaikan Bapak Wali Kota Sibolga kepada para Pimpinan OPD,” ungkap Wakil Wali Kota.

Sebelumnya, Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari, mulai Tanggal 1 hingga 20 September 2025, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan selama 30 hari hingga hari pelaksanaan Exit Meeting. Pada kesempatan tersebut, Tim BPK turut menyerahkan laporan hasil temuan kepada Wakil Wali Kota.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK RI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Sibolga berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan BMD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.