Sekda M Sugeng Harapkan Perlu Adanya Website “Sistem Informasi Harga Dan Komoditi” Kota Sibolga
SIBOLGA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga Drs. M Sugeng, MM memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga Tahun 2017, di Graha Aulia Bank Indonesia (BI), Kamis (2/3). Turut menghadiri Kepala BI Sibolga M Junaifin, Asisten II Drs. Juneidi Tanjung, perwakilan BPS , Bulog, mewakili Polres Sibolga, pimpinan SKPD. Kesempatan ini sebagai sarana untuk berdiskusi, membahas resiko inflasi tahun 2017, pengelolaan pasokan terkait bencana dan pola musiman inflasi, dan pengelolaan ekspektasi termasuk pengembangan sistem informasi inflasi daerah.
Drs. M Sugeng MM saat membacakan kata sambutan Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk menyampaikan, bahwa upaya mengendalikan dan menjaga kestabilan inflasi bukan hal yang mudah dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia saja, tetapi perlu melibatkan semua komponen masyarakat. Apalagi menjaga kestabilan harga perlu dilakukan baik dari aspek peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan.
Masih dikatakan Sugeng, pada bulan Januari 2017, Sibolga mengalami inflasi rendah sebesar 0,58 % dan masih terbilang bahwa inflasi Sibolga ini terkendali, karena pada angka yang diharapkan. Melihat perkembangan ini secara tahunan inflasi Sibolga sebesar 5,08 %. Meski demikian pada akhir tahun 2017 mendatang inflasi di Sibolga diharapkan tidak melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 4,1 %.
Oleh karena itu, ia mendukung upaya untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maka permasalahan ini harus kita kerjakan bersama-sama oleh semua lini, baik pemerintah daerah, Bank Indonesia, aparat keamanan, pengusaha maupun seluruh komponen masyarakat.
Dengan menilik laju pertumbuhan perekonomian Kota Sibolga yang terus mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, pertumbuhan inflasi merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dalam pertumbuhan ekonomi, karena itu semua pihak punya kewajiban untuk menjaga laju pertumbuhan inflasi tentunya dengan menjaga kestabilan harga.
Maka karena itu, Sugeng menekankan kepada semua SKPD yang terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk bekerjasama, mensinergikan kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi daerah diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakn mulai menyentuh solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural, seperti peningkatan produktifitas, kelancaran distribusi dan struktur pasar yang efisien.
“Satu hal yang harus terus ditingkatkan dalam pengendalian inflasi ini adalah adanya transparansi dalam memberikan informasi terkait ketersediaan dan harga pangan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab tingginya inflasi adalah terjadinya lonjakan harga oleh para pelaku usaha, jalur distribusi barang yang sulit dipantau, dan peningkatan kebutuhan masyarakat yang variatif, beralihnya pola konsumsi masyarakat,” kata Sugeng.
Karena itu, Sugeng berharap media sosial yang kita gunakan saat ini menyampaikan informasi harga pangan kepada masyarakat perlu kita tingkatkan dengan membuat website “sistem informasi harga dan produksi komoditi” di Kota Sibolga. Dengan harapan, website ini dapat menjadi sebuah media informasi yang membuat database harga dan produksi komoditas terpadu yang bersifat menyeluruh, mudah diupdate, dan dapat diakses masyarakat luas dan pemangku kebijakan secara transparan. Selain itu informasi tersebut dapat memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat, sehingga inflasi bisa lebih terkendali, kata Sugeng mengakhiri arahan.
Sementara itu Kepala Perwakilan BI Cabang Sibolga M Junaifin menyampaikan, bahwa pada bulan Januari 2017, Sibolga mengalami inflasi sebesar 0,58 %, penyebabnya adalah kenaikan biaya tarif perpanjangan STNK. Namun di bulan Februari 2017, Sibolga mengalami deflasi sebesar 1.34 % dibawah Kota Siantar dan Padang Sidempuan.
“Untuk menekan angka inflasi, kami telah mempelajari dan mensiasatinya dengan cara semua kebutuhan pangan dipenuhi di Kota Sibolga melalui jalur TPID, dengan meminta agar berjualan di Kota Sibolga sehingga pasokan dapat terjaga, mudah-mudahan ini terus dapat terlaksana,” ucapnya. (amir)
