SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk,MM bersama Wakil Wali Kota Edi Polo Sitanggang bagikan beras stok pemerintah untuk mengatasi kerawanan sosial kepada masyarakat yang terdampak Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan (KP) No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Jumat (24/3), di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.
Permen KP ini menyebabkan dampak ekonomi nyata pada tingkat nelayan dan rumah tangga perikanan. “Mengurangi beban masyarakat karena berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber mata pencaharian menimbulkan dampak sosial yang sulit bisa di kompensasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyalurkan stok beras pemerintah kepada lebih kurang 3500 orang masyarakat untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari diberlakukannya Permen ini” kata Wali Kota Sibolga dalam sambutannya.
Banyaknya masyarakat nelayan kecil Sibolga yang terdampak akibat diberlakukannya Permen KP ini memaksa Pemerintah Kota Sibolga bekerja keras mengatasi dampak sosial dengan bertambahnya tingkat pengangguran di Kota Sibolga.
Wakil Ketua DPRD Jamil Zeb Tumori mewakili DPRD Sibolga mengatakan, guna mengatasi dampak permen KP ini, DPRD Kota Sibolga mendukung program pemerintah untuk mendistribusikan asuransi bagi nelayan, dan bukan hanya itu, pemerintah juga akan melaksanakan proyek padat karya untuk masyarakat nelayan terdampak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Hendra Darmalius melaporkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga menyalurkan 100 Ton beras pada 3500 orang terampak Permen tersebut, baik yang berprofesi sebagai pembelah ikan, penjemur dan buruh kapal. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kota Sibolga juga dalam waktu dekat ini akan memberikan bantuan alat tangkap berupa jaring dan kapal, pungkasnya. (Nobon)
