SIBOLGA – Drs. Syarfi Hutauruk menerima penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award 2015 dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, bersama sebelas (11) kepala daerah lainnya se-Indonesia, Selasa (1/9) malam kemarin, di Gedung Siwabessy, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan.
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi kinerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Kota Sibolga tercatat sebagai peraih JKN Award 2015 tingkat Kabupaten/Kota berpenduduk kurang dari 200.000 jiwa.
Syarfi Hutauruk menyampaikan terimakasih atas penghargaan tersebut, meskipun dirinya sudah tidak menjabat sebagai Wali Kota Sibolga. “Menurut pihak BPJS Kesehatan pusat, penghargaan JKN Award 2015 harus diterima langsung oleh Wali Kota Sibolga periode 2010-2015, dan tidak boleh diwakilkan kepada Plh Wali Kota Sibolga,” ucap Syarfi Hutauruk ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (2/9).
Sebagaimana diketahui, Syarfi Hutauruk resmi meninggalkan jabatan Wali Kota Sibolga pada tanggal 26 Agustus 2015 lalu, untuk sementara jabatan tersebut digantikan Mochamad Sugeng Sekretaris Daerah Kota Sibolga sebagai Pelaksana Harian (PLh) Wali Kota Sibolga.
Syarfi mengakui, selama memimpin Kota Sibolga, pihaknya senantiasa menekankan pentingnya pembangunan kesehatan, terutama memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Sibolga yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Setiap tahun, Pemko Sibolga mengalokasikan anggaran kesehatan cukup besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk alokasi anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Saat ini, sudah hampir 90% masyarakat Kota Sibolga mendapatkan layanan program Jamkesda yang terintegrasi ke BPJS Kesehatan,” ucap Syarfi.
Syarfi menambahkan, menurut Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, penghargaan JKN Award 2015 diberikan kepada seluruh Pemda yang berkomitmen menyukseskan implementasi program JKN serta mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada BPJS Kesehatan.
Saat ini, terdapat 13 Provinsi dan 270 Kabupaten/Kota yang telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan. Bagi yang belum melakukan, maka integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan harus selesai pada tahun 2017 mendatang. “Tahun ini, hanya 12 Pemda di Indonesia yang menerima penghargaan, dan Kota Sibolga merupakan salah satunya,” beber Syarfi. (red/hen)
