Kamis, 22 Februari 2018
Blue Red Green

RAKERPEM PERTAMA DI TAHUN 2018, WALI KOTA MINTA SELURUH OPD LAKUKAN PERUBAHAN KINERJA SIGNIFIKAN

SIBOLGAWali Kota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, M.M di dampingi Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang, S.Pi, memimpin langsung Rapat Kerja Pemerintahan (Rakerpem), yang dilaksanakan di Aula Nusantara II Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa (6/2/2018) pagi.

Rakerpem ini merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah untuk membahas tugas-tugas yang sudah dan belum dilaksanakan, serta membahas masalah yang timbul di setiap unit kerja OPD. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara, Asisten I Josua Hutapea, Asisten II Hendra Darmalius, serta seluruh pimpinan OPD Kota Sibolga.

Dalam arahannya, Wali Kota Sibolga Drs. H.M Syarfi Hutauruk, M.M, menekankankepada seluruh pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator, agar melakukan perubahan dalam meningkatkan kinerja saat melaksanakan tugas dan senantiasa tanggap terhadap perubahan dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Serta pimpinan tinggi dan administrator dituntut memiliki tanggung jawab yang kuat sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan sampai kepada monitoring, evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah yang dikelola dan menjadi kewenangan masing-masing pejabat.

“Kepada seluruh pimpinan OPD Kota Sibolga agar lebih meningkatkan dan mengevaluasi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNSdan THL di lingkungan instansi masing- masing., agar kinerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” tegas Wali Kota Sibolga.

Rakerpem ini juga diisi dengan penyampaian ekspos dari Badan Pertahanan (BPN) Sibolga terkait pematokan tapal batas Kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), juga ekspos dari Sekretaris KPU terkait pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, serta ekspos terakhir dari Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing terkait pembangunan dan renovasi rumah sakit. (rj)