Situs Resmi Pemerintah Kota Sibolga

BKPP SELENGGARAKAN RAKOR ISU STRATEGI KEPEGAWAIAN

SIBOLGA – Menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan kepegawaian, Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan rapat koordinasi isu strategis kepegawaian, Selasa (20/9) pagi di Aula Kantor BKPP Kota Sibolga yang dibuka langsung oleh Asisten III Josua Hutapea S.Sos.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh SKPD Kota Sibolga, untuk membahas isu kepegawaian yang muncul termasuk penyampaian informasi terbaru yang berhubungan dengan permasalahan kepegawaian, seperti pengurusan kenaikan pangkat, pensiunan, gaji berkala, cuti, pendidikan dan pelatihan.

Kepala BKPP Kota Sibolga Yahya, SE dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) kepegawaian mempunyai acuan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian di SKPD nya masing masing.

Yahya sekaligus berharap agar seluruh peserta rapat berperan aktif dalam diskusi tersebut, tidak sungkan bertanya kepada narasumber dan mengikuti kegiatan ini dengan serius, agar dapat meningkatkan pemahaman tentang kebijakan manajeman ASN agar lebih kompetitif, ujarnya.

Wali Kota Sibolga  yang diwakili Asisten III Josua Hutapea menyampaikan, selain untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai forum komunikasi antar pengelola kepegawaian untuk mendapatkan informasi penting dan strategis, hendaknya rakor ini juga dapat dijadikan sebagai sarana sharing untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan aktual seputar kepegawaian sekaligus mencari solusi-solusi yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

Lanjut Joshua, dengan demikian, para pengelola kepegawaian akan memiliki persepsi yang sama dalam menyusun strategi kebijakan manajemen ASN sebagaimana harapan kita semua, sehingga kebijakan manajemen ASN dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan yang kelak akan menghasilkan suatu pola pembinaan dan pelayanan yang mengedepankan semangat revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong-royong serta amanat reformasi birokrasi dengan 9 program percepatan dan 8 area perubahannya.

Melihat kondisi peraturan perundang-undangan dan manajemen kepegawaian saat ini, Josua menyampaikan bahwa, badan kepegawaian daerah dituntut untuk lebih peka dan mengembangakn kapasitasnya masing-masing agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat subtansial. Diperlukan keberanian dari pengelola kepegawaian untuk memberikan masukan atau telaah staf kepada pimpinan apabila ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah nyata dari badan kepegawaian untuk mensosialisaikan peraturan-peraturan baru kepada seluruh ASN, pungkasnya.

Josua juga mengajak seluruh ASN memiliki peran dalam menggerakkan dan mengelola administrasi pemerintahan. ”Saya yakin, dengan niat baik dan tekad yang bulat dari ASN di Kota Sibolga, kita akan dapat mengikuti ritme dan kebijakan pemerintah tersebut,” tandasnya.

Sebagai narasumber pada rapat koordinasi ini antara lain Rafika Hafsari Tanjung, ST (Kabid Formasi, Pensiun, dan Pembinaan PNS), Madison Simarmata, S.Pd (Kabid Pendidikan dan Pelatihan PNS), Ardinsyah Lubis, SE (Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Sibolga) dan Azwar (Kabid Pengembangan dan Mutasi).  (hendri)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *