Situs Resmi Pemerintah Kota Sibolga

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk Hadiri Rakernas XII APEKSI 2017

Sibolga – Wali Kota Sibolga H.M. Syarfi Hutauruk, MM hadiri Rapat Kerja Nasional XII (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bersama 98 Wali Kota lainnya seluruh Indonesia, yg di buka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, di Savana Hotel Kota Malang, Rabu (19/07).

Rakernas Apeksi XII 2017 dihadiri juga oleh Ketua KPK Pasaria Panjaitan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan juga Ketua Apeksi seluruh Indoneaia Airin, Wali Kota Tangerang Selatan.

Rakernas Apeksi XII mengusung tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional”.

Pentingnya undang undang yang mengatur dan melindungi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bekerja untuk pembangunan di daerah, Wali Kota Sibolga H.M. Syarfi Hutauruk menuturkan, bahwa kekhawatiran kepala daerah dalam mengambil keputusan dan  kebijakan pembangunan yang di lakukan di daerah, menjadi alasan utama terhambatnya pembangunan di daerah, sebab keputusan pemerintah daerah seringkali di jadikan bahan jeratan hukum dan diskriminalisasi oleh penegak hukum dan oknum tertentu. Padahal dalam mewujudkan pembangunan di daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, ungkapnya. 

Syarfi mengatakan, “Rakernas apeksi ini di manfaatkan untuk menselaraskan kebijakan pembangunan di daerah dan pusat. Sinergisitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat penting dilakukan agar tidak terjadi benturan dengan regulasi dan aturan pemerintah pusat dengan daerah. Dan pada rakernas apeksi XII ini di sertai dengan kegiatan diskusi panel, yang nanti hasilnya  akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah pusat,” tutur Syarfi.

Adapun materi diskusi panel yang dilaksanakan pada rakernas ini diantaranya mekanisme pemeriksaan pejabat pemerintah daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, implementasi perlindungan hukum bagi pejabat pemerintah daerah dan badan usaha (KPBU), sinkronisasi mekanisme pemeriksaan bagi pejabat pemerintah daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain diskusi, rakernas apeksi di isi juga dengan pawai budaya dan expo serta penanaman pohon. (nbn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X