Situs Resmi Pemerintah Kota Sibolga

WAKIL WALI KOTA SIBOLGA BUKA BIMTEK SPSE

SIBOLGA – Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang buka resmi bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sibolga di Aula Hotel Dainang, Selasa (21/08) pagi.

Bimbingan teknis direncanakan berlangsung selama 3 hari dari Selasa s/d Kamis (25/8). Bimtek ini bertujuan untuk memberikan training kepada pejabat pengadaan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pihak penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi sistem pengadaan barang/jasa secara online bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang online.

Terkait pengadaan secara elektronik, sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 76/KA/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 mengenai proses pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus didahului dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaana (RUP) dan dimasukkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Ketua LPSE Kota Sibolga Syariful A.M Harahap dalam laporannya mengatakan, untuk Kota Sibolga terdapat 23 SKPD yang telah memasukkan data rencana umum pengadaanya (RUP) dan 7 SKPD yang belum memasukkan.

Untuk Kota Sibolga dari seluruh SKPD yang ada, baru 23 SKPD yang memasukkan data Rencana Umum Pengadaannya (RUP) dan 7 SKPD yang belum memasukkan, yakni Kantor PMK, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PDAM Kota Sibolga dan Sekretariat KPU Kota Sibolga.

Terkait adanya SKPD yang belum memasukkan datanya, Ketua LPSE Kota Sibolga Syariful Harahap meminta dan berharap Wali Kota Sibolga  dapat menghimbau SKPD tersebut.

“Dalam hal ini, kami meminta Bapak Wali Kota Sibolga untuk menghimbau SKPD yang belum mengumpul data RUP untuk segera mengimput datanya, agar proses pengadaan barang dan jasa tidak terkendala,” harapnya.

Dikatakan Syariful, untuk proses pelelangan elektronik yang sedang dilaksanakan pada LPSE Kota Sibolga pada tahun 2016 adalah sebanyak empat puluh lima (45) paket pekerjaan. Dan Sebagai gambaran kepada Wali Kota Sibolga, dirinya melaporkan bahwa kondisi LPSE Kota Sibolga Tahun 2016 telah berdiri sendiri (service provider), yang mana sebelumnya menginduk kepada LPSE Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih tetap berkoordinasi kepada LPSE Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengembangan SDM dan lainnya, terangnya.

Mengawali sambutannya, Wali Kota Sibolga yang diwakili Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang menyampaikan ucapan selamat datang dan bertugas kepada fasilitator dari LPSE Sumatera Utara yang telah berkesempatan untuk melakukan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa bagi ULP dan rekanan di Kota Sibolga.

Berkenaan dengan penyelenggaraan bimtek yang dilaksanakan ini, dirinya mengatakan, sudah menjadi tekad bersama untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah,  sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, agar proses pengadaan berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang /jasa, telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna. “Tidak masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan penyedia barang/jasa pemerintah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan,” tukas Edi Polo.

Edi Polo juga mengatakan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk nyata tugas SKPD untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Tentunya dalam proses dimaksud, pejabat yang ditetapkan dalam tugas jabatan struktural sekaligus otomatis mengemban tugas mengelola keuangan termasuk proses pengadaan, pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Wakil Wali Kota Edi Polo Sitanggang berharap kepada fasilitator dari LPSE Provinsi Sumatera Utara, kiranya memberikan bimbingan yang tepat dan jelas, agar proses bimbingan teknis dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kedepannya akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pembangunan di Kota Sibolga, tandasnya.      (hen/hendrik)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X