Situs Resmi Pemerintah Kota Sibolga

WALI KOTA TEKANKAN DISIPLIN DAN KEHADIRAN PEGAWAI DI KANTOR PKAD LEBIH DITINGKATKAN

SIBOLGA – Demi mendukung kelancaran kinerja pemerintahan di lingkungan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga  Drs. Syarfi Hutauruk pimpin apel pagi di halaman Kantor  PKAD, Senin (30/1). Apel pagi ini juga diikuti oleh Asisten I Josua Hutapea, Asisten II Drs. H. Junaedi Tanjung , Kadis Satpol PP  Singkat Sijabat serta Kepala Dinas PKAD Srasamaluddin beserta jajarannya.

Wali Kota memimpin apel pagi ini merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap hari Senin secara bergilir di setiap instansi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Hal ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara pimpinan dan PNS/ASN maupun THL.

Dalam arahannya, Wali Kota Sibolga Drs.H.M.Syarfi Hutauruk,MM menyoroti masalah tingkat disiplin kehadiran pegawai baik itu PNS maupun tenaga honorer yang ada di lingkungan Kantor Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Kota Sibolga pada apel pagi dan sore, dan juga kinerja pegawai.  Beliau menyampaikan “Perlu adanya dibuat perjanjian kinerja yang berjenjang antara atasan dan bawahan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengingatkan tupoksi dan tanggungjawab pegawai agar dapat bekerja lebih baik, ucap Syarfi Hutauruk.

Selain itu, Beliau juga menyampaikan,  dari hasil rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) progress rencana aksi pencegahan korupsi  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terintegrasi bersama 5 (lima) daerah kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Gedung Nasional, Kota Sibolga (23/1) lalu, agar honor kegiatan di masing-masing dinas atau instansi di tiap pemerintah daerah untuk di hapus, dan dialihkan menjadi Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP). Dirinya mengungkapkan, dari hasil temuan KPK, selama ini yang menikmati honor kegiatan itu adalah pejabat eselon III ke atas, sedangkan pejabat yang di bawah tidak menikmatinya. Oleh karena itu, di kesempatan tersebut Syarfi Hutauruk mengatakan,  bahwa honor kegiatan di tiap intansi harus dihapus, tegaskan  Syarfi. (hendri/amir)

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X